DBH Migas Surut, Penyebabnya Dua Perusahaan Minyak di Kepri Terduga Mark-Up

465
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Kejelasan mengenai dibalik surutnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas yang diterima Pemprov Kepri di tahun 2016 ini mulai terkuak. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah menyatakan, merujuk laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ada tujuh perusahaan minyak yang melakukan mark-up dalam menyusun biaya cost-recovery.

“Dua di antaranya itu ada di Kepri,” kata Iskandarsyah, ditemui di Dompak, kemarin.

Mengacu laporan resmi pemerintah ini, tak pelak timbul kecurigaan Iskandar bahwasanya tindakan manipulatif ini jadi penyebab merosotnya DBH Migas yang diterima Pemprov Kepri tahun ini. Semula, Pemprov Kepri memprediksi jumlah penerimaan bisa di atas Rp 120 miliar. Namun, keputusan pemerintah melalui perhitungan di Kementerian ESDM, Pemprov Kepri hanya menerima tak lebih dari Rp 12 miliar. Atau merosot drastis lebih dari 90 persen.

Padahal, sambung Iskandar, dari data yang didapatkan dari SKK Migas, hitungan penghasilan total migas dari Kepri untuk tahun 2016 sebesar Rp 4 triliun. Sementara Pemprov Kepri memperkirakan pendapatan bruto mencapai Rp 7 triliun. “Tapi dari angka sebesar itu, masa kita hanya terima Rp 12 miliar? Ini kan benar-benar nggak masuk akal,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Tak terima, jajaran Pemprov dan DPRD Kepri mempertanyakan hal tersebut ke Kementerian ESDM. Penjelasan di sana, kata Iskandarsyah masih sama. Yakni terpangkas besara biaya pemulihan (cost recovery). Awalanya, ketika jawaban ini yang didapat, apa boleh buat. Namun, penerbitan laporan BPK tahun 2015 mengenai adanya dugaan mark-up yang dilakukan oleh dua kontraktor pengusaha minyak di Kepri memberikan angin segar, bahwa DBH Migas Kepri bisa terselamatkan.

“Naik pesawat, ke karaoke itu masa dihitung masuk cost recovery. Kalau tiap hari mereka bolak-balik kan habis uang kita. Harusnya basecamp mereka di Batam saja atau di Natuna itu sendiri,” ungkap Iskandarsyah.

Karena itu, Komisi II DPRD Provinsi Kepri, kata Iskandarsyah, menyarankan agar Pemprov Kepri bersama pemerintah Kabupaten Natuna dan Anambas menekan SKK Migas. “Audit dari BPK kan ada mark-up Rp 4 triliun. Dari tujuh perusahaan itu, dua di antaranya kan di Kepri. Kita minta uangnya. Lumayankan uang segitu dapat menutupi defisit anggaran,” katanya.

Apakah untuk perlu konsultasi? Iskandar malah punya pendapat lain. “Kalau konsultasi kita sudah capeklah. Karena ternyata juga, kita ribut-ribut di sini, ternyata BIN di Jakarta mereka adakan rapat. Termasuk di Aceh itu sudah dipanggil sama mereka, karena ternyata mengganggu stabilitas politik. Tapi harus harus diingat, yang kita minta itu hak kita. Bukan hak orang lain,” pungkas Iskandarsyah. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar