batampos.co.id – Sudah sewajarnya masyarakat Kota Batam tidak dibebani lagi dengan sejumlah pungutan untuk objek yang sama dalam hal ini Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Karena disisi lain, masyarakat juga diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Untuk itu, Sekretaris Komisi III DPRD Batam Helmy Hemilton mendukung rencana pemerintah pusat untuk meniadakan pembayaran UWTO yang hingga saat ini masih dipungut oleh BP Batam.
“Memang wajar untuk tidak lagi diberlakukan (UWTO,red), karena masyarakat sudah dibebankan dengan bayar PBB pada lahan atau objek yang sama. Jadi kami dukung agar UWTO dihapus,” ujar Helmy Hemilton kepada koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Rabu (4/5).
Masih menurut Helmy, adalah sebuah ironi jika masyarakat harus membayar UWTO dan PBB tapi lahannya tidak dikuasai sepenuhnya (hak milik). “Kan sertifikat yang didapat masyarakat cuma hak guna bangunan (HGB). Artinya masyarakat cuma pinjam pakai lahan itu tapi bayarnya dobel,” terang politikus Partai Demokrat ini.
Ia juga berharap persoalan lahan di Batam segera dituntaskan dan masyarakat diberi kepastian hukum. Jika UWTO dihapus, diharapkan lahan-lahan yang telah dimiliki masyarakat berstatus hak milik. “Sertifikatnya juga diubah jadi hak milik,” harapnya.
Mantan aktivis HMI ini juga minta Kepala BP Batam serta Dewan Kawasan Batam untuk secepatnya mengevaluasi total seluruh pejabat dan staf direktorat lahan BP Batam. Pasalnya sengkarutnya lahan di kota ini terjadi akibat ulah oknum-oknum pejabat bagian lahan.
Mereka umumnya kata Helmy asal mengalokasikan lahan kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan aturan yang ada. Alhasil ada begitu banyak lahan nganggur bahkan terjadinya tumpangtindih kepemilikan lahan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.
“Karut marutnya masalah lahan di Batam ini karena ulah oknum pejabat dan stafnya di direktorat lahan BP Batam. Kalau bisa diganti total jika BP Batam serius ingin memperbaiki lembaga tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, ada begitu banyak keluhan masyarakat terkait lahan. Investor bahkan memilih untuk tidak berinvestasi di kota ini karena lahan yang menjadi modal utama untuk berusaha bermasalah. “Kadang ada yang sudah bayar UWTO tapi lahan itu milik orang lain,” katanya.
Sebenarnya menurut Helmy, investasi di Batam makin menarik dan kompetitif dengan kawasan investasi lain di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura jika persoalan lahan tidak terjadi. Bahwasannya untuk menebus sebidang tanah untuk usaha tidaklah murah.
Dilain pihak lahan yang diidam-idamkan investor telah dikuasai sebelumnya oleh pihak lain. “Banyak terjadi begitu akan dibangun tiba-tiba lahan itu diklaim pihak lain. Akhirnya terjadi sengketa. Uang terkuras lagi untuk menyelesaikan sengketa lahan lagi. Ini kan tidak baik untuk investasi,” imbuhnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat tidak tinggal diam jika ingin investasi di Batam bergairah lagi karena salah satu indikatornya adalah pembenahan total lembaga di BP Batam maupun aturan hukum untuk implementasi Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) ataupun free trade zone (FTZ). (spt)
Baca juga:
> Masyarakat Tagih Janji DK Hapuskan UWTO
> Penggalangan Tanda Tangan Hapus UWTO di Batam Dimulai
> Andai UWTO Dihapus Lahan tetap Dikelola BP Batam
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> Rudi Ngotot Minta UWTO Dihapus
> Nyat Kadir Ngotot UWTO Minta Dihapus
> Formulasi Pembayaran UWTO & PBB Ditata Ulang
> Hatanto: UWTO Tidak Akan Dihapus
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam