Hati-Hati, Obat dan Makanan Ilegal Masih Beredar

530
Pesona Indonesia
Sebanyak 6.500 botol jamu tradisional ilegal diamankan BPOM Kepri dari sebuah rumah di kawasan Bengkong, Kamis (31/3). Foto: Ist
Sebanyak 6.500 botol jamu tradisional ilegal diamankan BPOM Kepri, Kamis (31/3) lalu. Foto: Ist

batampos.co.id – Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepri Setia Murni, mengatakan, obat dan makanan ilegal ataupun yang tidak terdaftar di BPOM Kepri masih beredar di Provinsi Kepri.

”Itu ditemui di kabupaten/kota se-Kepri. Tapi untuk jumlah lebih banyak makanan yang ilegal, daripada obat-obatan,” ujar Setia Murni usai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan tema ‘Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman di Gedung Muhammadiyah Tanjungpinang, Rabu (3/5).

Dikatakannya, jenis obat ilegal yang dijual bebas di pasaran adalah obat tradisional. Setia Murni mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
”Seberapapun yang kami temukan, tetap harus diamankan,” ujarnya.

Selain melakukan pengawasan ke lapangan, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat juga perlu dilaksanakan. Karena, kata dia, masyarakat harus melindungi diri sendiri dari obat dan juga makanan yang tidak terdaftar.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Asman Abnur, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, edukasi yang dilaksanakan BPOM Kepri, merupakan program nasional. Dalam kegiatan itu, kata Asman, dijelaskan berbagai pembelajaran, seperti penggunakan obat dan juga makanan yang aman dikonsumsi.

”Banyak yang dijelaskan. Juga terkait pelayanan publik apa yang bisa diberikan BPOM. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi BPOM,” ujar Asman.

Komisi XI yang juga membidangi kesehatan ini juga mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan bagaimana anggaran BPOM Kepri akan diperbesar. Sehingga semua persoalan tidak hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi Kepri.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, mendukung kegiatan edukasi yang dilaksanakan BPOM Kepri. Dengan begitu, kata Lis, masyarakat bisa melakukan pengontrolan bahan pangan dan obat-obatan. “Sosialisasi ini harus dipahami seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Lis juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan pangan dan juga obat-obatan yang ada di Kota Tanjungpinang. “Bisa dilakukan sampling random dan acak. Paling tidak setahun dua kali. dan sewaktu-waktu jika ada yang diragukan bisa dilaksanakan lebih sering,” ujarnya. (lra/bpos)

Respon Anda?

komentar