Menjaga Fokus Ekonomi

904
Pesona Indonesia

Untuk membangun sistem ekonomi yang efisien di masa mendatang, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali harus menjaga iklim dan lingkungan dunia usaha dengan cara memperbaiki performa birokrasi, perijinan, termasuk aspek makro ekonomi (stabilitas harga-harga/ inflasi dan nilai tukar). Sehingga dunia usaha memperoleh kenyaman dan mendapatkan kepastian. Walaupun terlalu berlebihan jika berharap bahwa pemerintah bisa tiba-tiba menjadi sosok yang bersih, efisien, dan efektif, tetapi setidaknya ada usaha ke arah peningkatan pelayanan pemerintahan dan efisiensi perijinan yang lebih baik.

Toh sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia dalam pandangan pelaku usaha dan lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri tergolong paling buruk di dunia. Persepsi semacam ini secara perlahan harus dihapuskan dengan paket kebijakan deregulasi, reformasi birokrasi, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan perbaikan birokrasi, maka iklim usaha diharapkan lebih kondusif dan memberikan kepastian dalam berusaha.

Selain itu, segala kebijakan dan usaha dalam rangka menjaga nilai tukar juga perlu diinisiasi. Dengan demikian, aspek makro stabilitas nilai tukar sangat penting dijaga. Mau tak mau, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bersama antara BI selaku otoritas moneter dan Pemerintah selaku otoritas fiskal. Nilai tukar, begitu juga dengan harga-harga, akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan hidup dan mati dunia usaha sehingga siap tak siap harus mutlak dijaga dengan kebijakan yang pro stabilitas mata uang.

Sejauh ini Bank Indonesia lebih mengutamakan stabilitas cadangan devisa dan membiarkan nilai tukar mengambang sampai melemah sekitar 50% sejak 3-4 tahun yang lalu. Sejauh yang saya pantau, banyak yang menyesalkan kebijakan semacam ini karena sama artinya dengan melakukan pembiaran, mengambangkan nilai tukar dan menyerahkan saja kepada pasar sampai menemukan titik keseimbangan terlemah, bahkan sempat mendekati 15 ribu rupiah per dolar AS pada September tahun lalu. Hasilnya tentu sudah bisa ditebak, nilai tukar yang terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu telah menyebabkan banyak korban pada sektor riil dan dunia usaha.

Nilai tukar yang jauh merosot selama ini telah menjungkir-balikkan dunia usaha dan telah menyebabkan kepastian usaha tidak menentu. Meskipun dunia usaha telah mencoba menyesuaikan diri dengan krisis nilai tukar yang tinggi frekuensinya akhir-akhir ini, tetapi ternyata tetap saja kinerja pertumbuhan ekonomi melambat, dunia usaha mengalami stagnasi atau bahkan kebangkrutan pada tahun lalu. Dari sisi inilah mengapa aspek stabilitas mata uang tersebut sangat penting artinya.

Jika kebijakan makro yang pro stabilitas mata uang ini bisa dijalankan dengan baik, maka dampaknya secara langsung akan terlihat pada kepastian berusaha, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah bisa fokus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didasarkan pada postur dan implementasi APBN yang sehat, pertumbuhan sektor riil yang berdaya saing, serta perkembangan UKM yang efisien.

Selain itu, pemerintah juga harus mengawal sektor Industri dan Investasi. Kedua sektor ini sangat penting dan strategis, terlebih pada era perdagangan bebas Asia Tenggara saat ini. Namun ada hal yang patut disesalkan, efisiensi ekonomi Indonesia semakin menurun atau semakin tidak berkualitas seperti terlihat pada data ICOR ekonomi Indonesia (Incremental Capital Output Ratio).

Rumus sederhana di waktu-waktu yang lalu, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1% diperkirakan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang besar (plus minus 400 ribu orang). Tetapi saat ini, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun karena terlalu bertumpu pada sisi konsumtif, sektor tradable dan industri justru terbawa melemah, serta sektor nontradable menjadi dominan sehingga penyerapan tenagapun terbawa turun.

Saat ini telah terjadi peralihan dari sektor tradable yang bersifat padat karya ke sektor nontradable. Toh Indonesia tidak bisa disamakan dengan Singapura, yang bisa tumbuh pesat dengan dukungan sektor-sektor jasa dan sektor nontradable. Sementara Indonesia memerlukan pembangunan industri yang luas agar dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

Sehingga kebijakan ekonomi ke depan harus dapat mengembalikan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis sektor industri yang berdaya saing tinggi. India telah membuktikan bahwa ekonominya mampu tampil dengan pertumbuhan tercepat di dunia karena dukungan sektor industri yang berbasis terknologi tinggi dan berdaya saing tinggi pula.

Jika tahun ini pemerintah menginginkan pertumbuhan yang bermakna bagi semua pihak, maka mau tidak mau arah kebijakan ekonomi seperti itu mutlak diperlukan agar mampu menambal lubang yang keropos karena hanya berbasis produksi dan ekspor bahan mentah. Bahkan dari sisi yang lain, saya kira, ekonomi Indonesia yang loyo, pertumbuhan yang rendah, APBN yang tidak efisien dan nilai tukar yang tidak stabil, sebenarnya berakar pada keroposnya sektor industri dan ekspor yang hanya berbasis pada bahan mentah, sementara harga komoditas-komoditas global tepar berhampuran akibat harga minyak dunia semakin jungki – balik.

Jika daya saing industri bisa diperbaiki, ekspor dijaga, dan alternative pasar baru bisa disisir, maka kinerja neraca perdagangan dan neraca berjalan akan bisa dijaga. Nah dengan demikian, fokus kebijakan ekonomi segera harus diarahkan pada perbaikan sistem produksi, industri, ekspor dan daya saing yang kuat. Pintu masuk ke arah itu sudah mulai nampak karena kebijakan deregulasi dan investasi sudah terlihat ada di jalur yang benar.

Nah saat ini, justru yang menjadi permasalahan adalah fokus tersebut yang ternyata kurang jelas. Pemerintah nampaknya susah membedakan mana yang urgen dan mana yang atributif. Dan sialnya, hasilnya agak sulit diukur. Sehingga untuk tahun ini, ada baiknya kebijakan deregulasi dipilih mana yang langsung mendukung perbaikan sektor industri, investasi, dan ekspor, dan mana yang sifatnya supportif sehingga bisa diukur skala prioritas yang ditentukan dengan hasil yang hendak dicapai. Sehingga ekonomi indonesia diharapkan akan lebih kuat karena memiliki basis produksi yang efisien dan kekuatan ekspor yang handal dengan daya saing yang juga tak kalah tingginya. ***

Ronny-P-Sasmita

Respon Anda?

komentar