Nuraida: Pernyataan soal Pansel Sekda Salah Kaprah

621
Pesona Indonesia
Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Nuraida Mochsein. foto:rpg
Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Nuraida Mochsein. foto:rpg

batampos.co.id – Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Nuraida Mochsein, mengatakan, yang berwenang menyetujui susunan Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kepri adalah KASN, bukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Salah paham itu, tidak harus ada rekomendasi dari Menpan, Menristek maupun Mendagri. Karena yang berwewenang menyetujui susunan pansel itu adalah KASN,” ujar Nuraida Mochsein menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (4/5) melalui pesan singkat.

Ditegaskannya juga, tidak ada dasarnya Menristek harus menunjuk rektor segala. Dijelaskannya juga, pansel tidak harus eselon I. Akan tetapi orang yang kompeten di bidang Sumber Daya Manusia, pemerintahan atau bidang yang terkait dengan jabatan yang akan diisi.

“Baca deh UU dan Permenpan Nomor 13. Cari di youtube juga ada video prosedur pengisian JPT. Itu sudah jelas dasar-dasar hukumnya,” jelasnya

Lebih lanjut latanya, sudah banyak daerah yang melakukan seleksi terbuka dan semua kementerian juga sudah. Bahkan semua proses sudah berjalan dengan baik.“Di Kepri kok ribet amat sih. Soal Plt, itu bukan urusan KASN,” paparnya.

Dijelaskannya juga, pansel itu yang melakukan seleksi dan membuat rekomendasi namun berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan oleh assessment center atau assessor independent yang bersertifikat. Juga hasil penilaian kinerja serta catatan-catatan dari inspektorat, PPTK, KPK, BIN dan lain-lain.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, menilai, panitia seleksi (Pansel) pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang ada sekarang tidak memenuhi syarat formal dan materil. Pansel itu harus segera dibatalkan.
“Saya tidak mengakuinya karena secara mekanisme tidak memenuhi,” ujar Jumaga Nadeak di Gedung Graha Kepri, Jumat (29/4).

Pemerintah, dalam hal ini, Gubernur Kepri harus membentuk pansel baru. Pansel itu terdiri dari lima pegawai eselon satu dengan komposisi tiga pegawai dari Pemerintah Pusat dan dua orang lainnya dari Pemerintah Provinsi.

Tiga pegawai eselon satu dari Pemerintah Pusat itu merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), serta Menteri Pendidikan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara di tingkat Pemerintah Provinsi, gubernur harus menunjuk sendiri pegawai-pegawai eselon satunya untuk menjadi anggota pansel ini. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar