Delapan Delapan Calon Ketua Umum Golkar, 2 Menolak Mahar Rp 1 Miliar

531
Pesona Indonesia
Aziz Syamsuddin, calon Ketua Umum Partai Golkar. Foto: rmol
Aziz Syamsuddin, calon Ketua Umum Partai Golkar. Foto: rmol

batampos.co.id -Panitia Munaslub Partai Golkar menerima delapan calon ketua umum Golkar. Delapan kader Golkar tersebut adalah:

  1. Aziz Syamsuddin,
  2. Setya Novanto,
  3. Ade Komarudin,
  4. Mahyudin,
  5. Indra Bambang Utoyo,
  6. Airlangga Hartarto,
  7. Priyo Budi Santoso, dan
  8. Syahrul Yasin Limpo.

Dari delapan calon tersebut, dua orang calon menyatakan keberatan dengan syarat iuran Rp1 miliar.

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi sikap dua calon Ketua Umum Golkar yakni, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo yang menolak pembayaran iuran Munaslub Golkar sebesar Rp1 miliar.

“Apresiasi saya sampaikan kepada saudara Syahrul Yasin Limpo dan saudara Indra Bambang Utoyo yang berani tampil berbeda dengan kandidat lain dengan menolak membayar Rp1 miliar karena merasa itu bukan kewajiban orang per orang kader untuk menanggung biaya Munaslub,” ujar Doli di Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Ia mengatakan alasan Limpo dan Indra menolak pembayaran iuran karena ingin mengedepankan tradisi pertarungan visi dan gagasan layak dipuji. Dia berharap panitia pengarah Munaslub tidak menggugurkan Limpo dan Indra hanya karena menolak pembayaran iuran.

“Namun apabila kedua kandidat itu akhirnya digugurkan sebagai kandidat calon karena alasan tidak setor, saya berharap keduanya tidak serta-merta menerima dan diam begitu saja, karena kriteria iuran semacam itu sesungguhnya tidak diatur di dalam AD/ART partai,” tutur Doli.

Terlebih kata dia, KPK telah melarang adanya biaya setoran Rp1 miliar oleh kandidat calon di dalam Munaslub. Pernyataan itu dilontarkan saat pimpinan Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mendatangi KPK dalam rangka mengonsultasikan persiapan Munaslub.

“Saya sejak awal sudah menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan itu, karena sejak awal penetapan Munas sebagai penyelesaian konflik. Kami semua berkeinginan bahwa Munaslub ini juga harus dijadikan momentum untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya,” ujar dia.

Hal yang patut dilakukan adalah dengan menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari segala hal berbau uang dan transaksional.

“Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka,” kata dia.

Dia menekankan sejak awal Munas digagas dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.

Selain itu, menurut dia, budaya setor-menyetor uang untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik.

“Politik adalah panggilan. Politik adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang diminta membayar,” tegas dia.

Doli khawatir apabila pembebanan iuran bagi kandidat tetap diteruskan akan menjadi preseden buruk bagi partai dan dalam jangka panjang Golkar akan kesulitan melahirkan kader-kader dengan kapasitas kepemimpinan kuat dan kecerdasan secara konseptual serta kemampuan artikulasi dan membangun jaringan.

“Nanti kader yang bagus selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang. Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi,” kata dia. (ant/jpgrup)

Respon Anda?

komentar