Mendagri Minta Paripurna Pengajuan Gubernur Definitif, DPRD Agendakan 10 Mei

400
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Peralihan status Nurdin Basirun dari Pelaksana Tugas Gubernur Kepri menjadi gubernur definitif sudah mulai ada titik terang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, sudah mengantongi instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Kata Pak Menteri harus pakai paripurna istimewa pengajuan gubernur definitif dulu,” kata Jumaga via sambungan telepon pada Batam Pos (grup batampos.co.id), Kamis (5/5).

Agendanya, kata Jumaga, sidang paripurna pengajuan Nurdin Basirun sebagai gubernur definitif bakal dilangsungkan 10 Mei mendatang. Tidak ada persiapan khusus menuju paripurna tersebut. Hanya saja, Jumaga menjelaskan, intrukis Mendagri ini bersifat wajib. Karena itu, setelah beberapa hari usai konsultasi segera dilaksanakan.

Mekanismenya pun Jumaga telah memahami. Amanat Undang-undang menjelaskan, bahwasanya ketika gubernur yang berhalangan tetap selama 18 bulan atau lebih dari masa baktinya, wakilnya secara otomotasi bakal dilantik sebagai gubernur definitif. Soal persetujuan dari masing-masing anggota DPRD Kepri, Jumaga mengungkapkan, rasa-rasanya tidak ada yang tidak setuju.

“Memang nanti dipertanyakan kepada teman-teman yang lain. Tapi saya rasa semuanya setuju. Karena Undang-undang memang mengatur begitu,” kata politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Tahap selanjutnya, sambung Jumaga, hasil sidang paripurna istimewa tersebut kemudian dikirimkan ke Presiden RI melalui Kemendagri untuk mendapatkan penepatan dari presiden.

“Tidak diatur berapa lama waktunya. Tapi biasanya tidak sampai sebulan. Dan nanti langsung dilantik di Jakarta,” pungkas Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar