batampos.co.id – DPRD Kota Batam mempertanyakan kinerja tim yustisi penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Hingga kini, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan umum.
”Tidak ada pengawasan, apalagi tindakan. Kalau hanya membebani anggaran buat apa,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, Rabu (5/5).
Menurut Djoko, hampir di setiap Kecamatan ada tumpukan sampah, baik di perumahan maupun jalanan umum. ”Sudah sistem pengangkutan buruk, penegakan juga tidak ada,” katanya lagi.
Padahal Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sudah di-back up pihak ketiga, bahkan dibantu Kecamatan. Namun permasalahan sampah seakan tidak ada habisnya.
”Anggaran besar, tapi tidak ada hasil,” ungkapnya lagi. Menurut Djoko, pengelolaan sampah di Batam Kalah dengan Kota Surabaya. ”Anggarannya hampir sama, tapi hasilnya sangat memuasakan,” ungkap Djoko.
Anggota Komisi III lainnya, Muhammad Yunus Muda mengatakan anggaran pengangkutan sampah di Kota Surabaya Rp130 miliar per tahun. Sedangkan anggaran Kota Batam Rp110 miliar per tahun.
”Bedanya tidak terlalu jauh, bahkan besaran kita.Karena mereka (Surabaya) mengurus 3 juta penduduk, sedangkan Batam hanya 1,3 juta saja,” tuturnya.
Kota Surabaya lanjutnya, masih memberikan kesempatan pihak ketiga untuk mengelola sampah. Sekitar 60 persen yang diswakelolakan, sisanya diberikan kepada pihak ketiga. “Ada pembandingan,” tuturnya.
Surabaya juga berhasil mengelola taman-taman kotanya, jauh dibandingkan Batam. ”Padahal anggarannya tidak terpaut jauh,” tutup Djoko.
Terkait permsalahan ini Kepala DKP Kota Batam, Sulaiman Nababan tak berhasil dikonfirmasi. Beberapakali dihubungi melalui ponselnya takkan diangkat, pesan singkat (SMS) hingga berita ini diturunkan tak mendapatkan balasan. (hgt)