Percepat Investasi, Jokowi Minta Pemda Permudah Perizinan Lahan

896
Pesona Indonesia
Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam suatu acara. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam suatu acara. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos

batampos.co.id – Perbaikan iklim investasi melalui deregulasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat. Namun itu belum menjamin terealisasinya investasi. Salah satu kendala yang sering menjadi penghambat adalah pembebasan lahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah daerah (pemda) juga harus mengikuti langkah pemerintah yang sampai sekarang sudah merilis 12 paket kebijakan ekonomi.

“Jadi Pemda juga harus membuat paket insentif,” ujarnya saat menutup Indonesia Investment Week yang diselenggarakan Asosiasi Penerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Jokowi, Pemda harus bisa meningkatkan daya saing agar dilirik investor dan mampu menyerap investasi. Karena itu, hambatan utama investasi di daerah seperti pembebasan lahan harus menjadi bagian dari paket insentif Pemda. “Terutama soal lahan,” katanya.

Jokowi mengatakan, kini bukan lagi masanya Pemda mempersulit investor yang ingin masuk dengan regulasi berbelit. Bahkan, Pemda kini harus proaktif menawarkan insentif kepada investor.

“Misalnya, tawarkan lahan Rp 100 ribu per meter, Rp 50 ribu per meter, yang penting investor bisa masuk,” jelasnya.

Kemudahan dalam menyediakan lahan juga menjadi isu krusial sektor energi. Sebab, ada banyak proyek seperti pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW, dan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Khusus untuk jargas, Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan ada 1,3 juta sambungan rumah tanggah (SR).

Target itu, kata Sudirman, akan dikejar sampai 2019. Untuk tahun ini, rencananya dikejar sampai 89 ribu SR di enam kota. Pembangunan jargas juga butuh lahan yang aman untuk menyalurkan gas.

’’Total investasinya nanti, Rp 18,2 triliun yang didanai APBN, PGN, dan Pertamina,’’ jelasnya.

Rinciannya, dari 1,3 juta SR itu, sebanyak 900 ribu SR dibiayai APBN. Lantas, sebanyak 106.627 SR digarap PGN, dan 88.607 merupakan tugas Pertamina. Saat ini, sudah ada 204.766 SR yang sudah terbangun di 21 kota. Kalau lima tahun ini berjalan lancar, dalam 10 tahun ke depan bisa ditambah 5 juta SR. (owi/dim/sof/jpgrup)

Respon Anda?

komentar