Bappeda Tunggu Laporan Dispenda untuk Pembahasan APBD Perubahan

562
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharudin mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri terkait laporan kekuatan anggaran Pemprov Kepri. Laporan tersebut sebagai dasar, untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (ABPD-P) Tahun Anggaran (TA) 2016.

“Kita akan mulai pembahasan dalam minggu ini. Tahap awal adalah menyusun draf APBD P 2016 melalui rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri,” ujar Naharudin, Minggu (8/5).

Menurut Nahar, apabila sudah didapati kemampuan keuangan Pemprov Kepri, baru bisa dilaksanakan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan lewat APBD Perubahan. Karena APBD Perubahan dipercepat pelaksanannya untuk menyesuaikan rencana pembangunan oleh Gubernur terpilih.

“Rencana kita susun, tentu harus melihat dari kemampuan anggaran. Apabila sudah laporan dari Dispenda, kita akan segera menyusun draf APBD Perubahan,” jelas Nahar.

Mantan Kepala Dispenda Kepri tersebut juga mengatakan, dalam pembahasan APBD P nanti, pihaknya juga menunggu petunjuk dari Plt Gubernur Kepri. Apalagi pada APBD murni, Kepri masih didera defisit sekitar Rp 399 miliar. Tentu ada langkah-langkah penyesuaian yang harus dilakukan.

“Upaya penyesuaian ini adalah untuk menjaga cash flow keuangan daerah. Karena harapan kita adalah APBD tahun depan tidak terjadi defisit lagi,” harap Nahar.

Pejabat yang pernah duduk sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri itu juga mengatakan, untuk mendongkrak kemampuan keuangan daerah, Pemprov Kepri terus berupaya menggali sumber-sumber baru yang punya potensi besar memberikan suntikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selama ini, kita masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan pembangunan. Dua priode belakang ini, tersendat karena berkurangnya nilai DBH. Ini menjadi evaluasi tersendiri bagi kita,” tutup Naharudin.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar