Kabupaten Lingga Pecat 20 PNS dan PTT, Batam Kapan?!

1403
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Syamsudi, kepala badan kepegawaian dan diklat (BKD) kabupaten Lingga mengatakan, jumlah PNS dan PTT )pegawai tidak tetap) indispliner di jajaran Pemkab Lingga bertambah menjadi 20 orang.

Keseluruhannya telah dipecat dengan SK pemberhentian dari bupati Lingga.

“SK nya sudah keluar 1 Mei 2016 kemarin. Totalnya bertambah dari 12 menjadi 20 orang. 8 PNS diberhentikan tidak hormat. 4 PNS dengan hormat dan tidak mendapat pensiun dan 8 orang PTT indispliner,” kata Syamsudi, Senin (9/5).

Dikatakan Syamsudi lagi, akibat tidak disiplin dan berlaku semena-mena dalam mengemban tugas negara BKD dan tidak masuk kantor diberikan sanksi berat. Hal tersebut dikatakannya sejalan dengan PP 53 tentang kedisiplinan PNS.

“SK nya sudah ditandatangani bupati dan diserahkan langsung kepada dinasnya masing-msing,” sambung Syamsudi.

20 PNS dan PTT ini kata Syamsudi bisa saja kedepan akan bertambanh. Sanksi ini menjadi pelajaran bagi PNS dan PTT Lingga, untuk menjalakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi.

“Ini menjadi pembelajaran. Kita lihat nanti, kalau masih ada yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi berat. Tapi mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya,” jelas Syamsudi lagi.

Sementara itu, Komisi Aparatus Sipil Negara Bidang Monitoring dan Evaluasi Nuraida Mokhsen menanggapi langkah tegas pemkab Lingga melalui BKD, dinilai sesuai aturan dan merupakan langkah tepat. Nuraida yang datang ke Lingga dalam rangka sosialisasi Undang-Undan ASN yang baru menggantikan peraturan pegawai, langkah pemecatan memberikan efek jera terhadap oknum PNS maupun PTT di jajaran pemkab Lingga.

“Sepanjang sesuai dengan aturan dan prosesdur PP 53 itu sah-sah saja. Kalau PNS tidak disiplin ya, diberhentikan,” terangnya.

Proses pemberhentian tersebut, jelas melalui prosudur.Baik melalui surat peringatan, teguran pertama, kedua dan ketiga atau melalui surat dan lisan sekalipun, maupun klarifikasi.

” Seharusnya semua pegawai tahu. Ini aturan. Melanggar, salah. Diklatpim itu berkali-kali diberi tahu,”ujarnya.

Secara prosedur ada ketentuan lain, kata Nuraida yakni  proses peradilan bagi yang di BAP merasa tidak puas bisa ajukan PTUN. Namun, melihat kondisi di Lingga, yang telah sesuai prosudur hal tersebut tentu tidak bisa digugat dan kalah dimata hukum.

Sementara untuk hal proses karir di ASN, Nuraida menjelaskan secara gamblang bahwa diaturan yang terbaru ini untuk karir ASN melalui kompetensi, kualifikasi dan kinerja.Tidak lagi karir itu atas dasar senioritas.

“Sekarang kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Bagi yang tidak displin ya diberhentikan,”tukasnya. (mhb)

Respon Anda?

komentar