Pemprov Harus Gerak Cepat Siapkan UPT untuk Kelola Dana Bergulir

317
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg

batampos.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meminta jajaran Pemerintah Provinsi bisa mulai bekerja membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperuntukkan untuk mengelola bantuan dana bergulir dari pemerintah pusat. “Perdanya kan sudah disahkan. Tunggu apa lagi,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah, kemarin.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, pengerjaan ini bisa digagas di bawa Biro Ekonomi dan Keuangan Pemprov Kepri. Tidak ada waktu lama untuk menunggu. Pasalnya, dalam waktu dekat di tingkat pusat sudah akan mulai masuk pembahasan anggaran perubahan. Sehingga Iskandarsyah dengan tegas menyatakan, jangan sampai kerja-kerja pembahasan serta pengesahan Perda jadi sia-sia.

“Setelah UPT-nya dibentuk. Lengkapi juga dengan perangkat institusinya. Lembaga keuangan ini akan jadi mangkuk atau wadah yang mengelola perbantuan dana bergulir dari pemerintah pusat sebelum disalurkan. Kalau wadahnya saja belum ada, bagaimana mungkin dana ini bisa dicairkan,” tegasnya.

Sebenarnya, sambung Iskandarsyah, jajarang Komisi II DPRD Kepri sudah membantu perumusan konsep UPT khusus ini. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemprov Kepri. Bila tidak lekas dibentuk, Iskandarsyah mengkhawatirkan peluang Kepri menarik bantuan dana bergulir dari pemerintah pusat itu bakal lepas dan beralih ke provinsi lain. “Ini yang kami tidak mau,” ungkapnya.

Kewajiban pembentukan UPT yang juga sebuah lembaga pengelolaan ini merupakan catatan dari pemerintah pusat. Selama ini, bantuan dana bergulir dikelola oleh badan yang berada di bawa kendali Dinas UKM. “Tapi, pemerintah pusat meminta agar lembaga itu berdiri sendiri. Harapannya bisa dikelola lebih profesional,” jelasnya.

Bila sampai benar-benar lepas, kata Iskandarsyah, ini tentu bakal menjadi kerugian tersendiri. Pasalnya, di tengah deraan defisit anggaran dan penurunan drastis pendapatan dari Dana Bagi Hasil Minyak, bantuan dari pemerintah pusat dapat banyak membantu. “Karena sifatnya yang microfinance tentu bakal sangat membantu sebagai rangsangan ekonomi buat UMKM, nelayan, petani atau sektor usaha kecil lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Asmin Patros menyatakan bahwa dengan direvisinya Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Dana Bergulir yang telah disahkan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Asmin menuturkan adanya harapan Kepri masih dapat meresap aliran dana bergulir dari pusat.

“Dengan sisa waktu yang ada, kami coba lagi ke Kementerian. Bisa kami tangkap lagi tidak. Karena lembaganya sudah terbentuk nih. Kalau bisa, dananya itu masuk ke provinsi dulu baru bisa digulirkan,” terang Asmin.

Namun terkait besarnya dana berhubung kegiata anggaran masuk pada APBN-Perubahan, maka menurut Asmin, anggarannya tak lagi bakal mencapai Rp 100 miliar. “Karena sudah di anggaran perubahan, paling tidak mungkin bisa kita dapat Rp 40 miliar,” sambungnya.

Dan jika anggaran tersebut cair ke daerah, Asmin menjelaskan lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) dalam hal ini akan melakukan seleksi terkait unit-unit usaha mikro kecil menengah mana yang dinilai layak menerima bantuan anggaran tersebut.

“Teknisnya, usaha yang bersangkutan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada gubernur. Sampai di sana, gubernur bakal mengatahkan kepada LPDB yang bakal dibentuk untuk melakukan seleksi. Baru setelah itu dana bisa digulirkan,” terangnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar