Penduduk Batam, 56 Persen Berpenghasilan Rendah

1506
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Para elit dan pengamat boleh saja berdebat soal besarnya potensi ekonomi di Batam. Namun faktanya, lebih dari separuh warga Batam masih berpenghasilan rendah. Dan, sepanjang Janruari-Maret 2016 ini tercatat ada 49.237 warga miskin baru dan hampir miskin di kota industri ini.

Batam memang digadang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sejumlah persoalan yang membelit kota pulau ini sedikit banyak menghambat terwujudnya cita-cita pemerintah itu.

Masalah tingginya pertumbuhan penduduk yang segaris dengan sederet persolan sosial ekonomi di dalamnya, membuat pembangunan di Batam tidak semulus yang diinginkan. Belum lagi masalah tingginya angka pengangguran yang memicu tindak kriminalitas di mana-mana.

Kondisi sosial ekonomi itu, masih ditambah dengan persoalan rendahnya pendapatan penduduk. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam berdasarkan survei sosial ekonomi nasional 2015, distribusi persentase pendapatan per kapita penduduk Kota Batam sejauh ini didominasi oleh kalangan pekerja dengan pendapatan antara Rp 1-3 juta per bulan sebanyak 56,09 persen. Bahkan, penduduk yang berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan bercokol di posisi kedua, dengan persentase 36,42 persen.

Sedangkan posisi ketiga dihuni oleh kalangan yang berpenghasilan antara Rp 3-5 juta dengan 5,70 persen, disusul penduduk berpendapatan Rp 5-7 juta sebanyak 1,25 persen. Sedangkan penduduk yang penghasilannya di atas Rp 7 juta, hanya tercatat sebanyak 0,53 persen.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Kepri, Zamzami A Karim, penyelesaian masalah ini bisa diawali dengan satu langkah strategis: pengendalian penduduk. Kata dia, Pemerintah Kota Batam harus mulai tegas dan serius dalam mengendalikan pertumbuhan penduduknya, baik dai kelahiran bayi maupun arus urbanisasi.

Sebenarnya, kata Zamzami, Pemko Batam sudah memiliki perangkatnya untuk itu. Yakni Perda Kependudukan atau Perdaduk. Walaupun pada akhirnya pemberlakuan perda tersebut dicabut untuk sementara karena dianggap menyalahi undang-undang.

“Suatu daerah bisa mengendalikan jumlah penduduknya, karena kalau tidak dilakukan malah akan menyulitkan daerahnya sendiri,” ujar akademisi Fisipol Raja Haji Tanjungpinang itu.

Menurut dia, meski ada aturan di pemerintah pusat yang membolehkan warganya berpindah dari suatu daerah ke daerah lain, yang mungkin saja ditafsirkan bertentangan dengan Perdaduk, namun tetap saja masing-masing daerah diberi kekuasaan otonomi untuk mengatur dan mengendalikan jumlah penduduknya. Terlebih, bagi wilayah yang berbentuk kepulauan seperti di Kepri dan Batam.

“Jadi tak ada alasan bakal ada aturan di tingkat pusat yang menghambat,” kata alumni Fisipol UGM itu.

Ia jelaskan, pemda punya diskresi atau keleluasaan untuk mengatur dan bertanggung jawab atas suatu wilayahnya. Hal itu, termasuk dalam hal tata kelola ekonomi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Lebih-lebih, jika itu bisa menarik bagi investor yang akan membuat pertumbuhan ekonomi kian dinamis.

“Kebijakan itu dimungkinkan oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Pertumbuhan penduduk di Batam dan Kepri pada umumnya, juga didominasi penduduk usia kerja. Padahal jumlah lapangan kerja semakin terbatas. Imbasnya, angka pengangguran kian melambung.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menyebut, jumlah pengangguran pada Februari 2016 lalu mengalami peningkatan sebanyak 1.450 orang jika dibanding Februari 2015. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau pengangguran yang terdata oleh pemerintah di Kepri pada bulan Februari 2016 sebesar 9,03 persen, mengalami penurunan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,05 persen.

Meski begitu, jumlah pengangguran di Kepri itu cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, dalam periode yang sama, jumlah angkatan kerja atau orang yang sudah masuk usia bekerja (usia 18 tahun ke atas) di Kepri tercatat sebanyak 912.604 orang. Angka itu meningkat 71.461 orang dibanding Februari 2015.

Menurut Zamzami, tingginya angka pengangguran di Kepri terutama disumbang oleh tiga daerah yakni Batam, Pulau Bintan dan Karimun. Terlebih, dari Kota Batam yang memang didesain untuk wilayah industri dan menyedot banyak tenaga kerja, termasuk dari luar daerah.

“Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang merelokasi usahanya sehingga pengangguran bertambah,” kata Zamzami, kemarin.

Kondisi itu, sambung dia, makin diperparah dengan tingkat migrasi penduduk dari luar kota yang terus meningkat saban tahunnya. Tak heran, banyaknya jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dan tingginya kebutuhan hidup pada akhirnya memicu pelbagai problem sosial, seperti meningkatnya angka kejahatan.

“Selain kerawanan sosial, banyaknya penduduk usia angkatan kerja juga menyebabkan munculnya baby boom atau ledakan jumlah kelahiran penduduk,” papar pria yang juga pengamat masalah sosial dan politik di Kepri tersebut.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Batam, Muhammad Zaenuddin, menentang wacana penerapan Perdaduk di Batam.

“Dalam ekonomi, selalu ada konsep urban dan rural. Penduduk dari desa pasti akan datang ke kota untuk mencari kehidupan lebih baik,” ujarnya.

Proses migrasi itu adalah alamiah dan tidak ada sesuatu yang dapat mencegah hal tersebut. Perdaduk bukan cara yang baik karena akan menimbulkan polemik besar nantinya.

Salah satu cara terbaik untuk mengatasi lonjakan penduduk menurut Zaenuddin adalah pemerintah pusat harus menyiapkan kebijakan baru terkait lapangan pekerjaan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Selama ini Batam dipandang maju oleh pendatang, sehingga banyak yang ke sini,” imbuh Zaenuddin.

Jika pembangunan dilakukan secara merata dan lapangan kerja tersedia dalam jumlah banyak, maka para pendatang tak akan tertarik ke Batam dan pasti akan menetap di kampung halamannya.

Kalah Saing

Para pencari kerja
Para pencari kerja

Tingginya angka pengangguran di Batam bukan karena semata-mata terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun juga karena rendahnya kemapuan tenaga lokal, sehingga mereka kalah bersaing dengan tenaga asing. Terutama memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan saat ini ada puluhan ribu pengangguran di Batam. Ini bisa terlihat dari banyaknya pelamar kerja di kawasan Industri di Batam. Rata-rata adalah tamatan SMA.

“Batam ini masih menjadi idola bagi pencari kerja. Semua berbondong-bondong mencari kerja. Dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari daerah Indonesia timur sana,” katanya.

Menurutnya, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah agar tenaga kerja di BatamĀ  bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar adalah dengan meeningkatkan sertifikasi keahlian. Termasuk dengan membuka Balai Latihan Kerja (BLK).

“Bahkan banyak tenaga kerja lokal yang memiliki ketrampilan pun, tidak dibekali dengan sertifikasi kompetensi. Ini juga akan tetap kalah bersaing,” katanya.

Anggota DPDdari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwijaya,juga mengakui rendahnya sertifikasi keahlian untuk pekerja Batam. Ini penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di mana lebih dari 50 persen pekerja di Batam belum memiliki sertifikasi.

Selain itu, pelatihan keterampilan untuk pekerja dirasa sangat perlu agar tidak kalah bersaing dengan pekerja dari luar negeri nantinya. ” Sertifikasi ini sangat penting. Jangan sampai nanti di MEA, buruh atau pekerja kita tidak sanggup bersaing. Ini harus kita dorong,” katanya.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro ternyata merasa risih Balai Latihan Kerja (BLK) di Batuaji tidak berfungsi. Padahal BLK dibutuhkan untuk menunjang dan menciptakan tenaga kerja terampil. Ia mengaku bahwa dalam waktu dekat BLK tersebut akan bisa digunakan.

“Memang untuk meningkatkan daya saing. Keterampilan tenaga kerja adalah hal yang pokok. BLK kita ini sedang dalam proses. Akan segera difungsikan,” katanya.

Meski demikian, Hatanto tidak tegas mengatakan apakah akan menghibahkan gedung tersebut ke Pemko Batam ataukah akan dikelola sendiri. Tetapi tegas ia mengakui betapa pentingnya BLK untuk sebuah daerah Industri.

“Itu memang sangat penting. Tak akan ada daya saing tanpa tenaga kerja yang ahli dan terampil,” katanya. (rna/leo/ian)

Respon Anda?

komentar