BPK Soroti Lima SKPD di Pemko Tanjungpinang, Minta Perbaikan Administrasi

734
Pesona Indonesia
 Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul. foto:yusnadi/batampos
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri melakukan pemeriksaan administrasi kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Hasilnya, lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tanjungpinang harus melakukan perbaikan administrasi. Kelima SKPD tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD), Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“BPK sudah 35 hari ada di Tanjungpinang untuk memeriksa. Dan lima dinas itu harus memperbaiki administrasi paling lama 60 hari ke depan,” ujar Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul ditemui di Kantor DPPKAD, Senin (9/5).

Kekurangan administrasi yang perlu diperbaiki, dikatakan Syahrul berbeda-beda setiap instansi. “Misalnya ada SK yang belum lengkap. Itu harus diperbaiki,” ujarnya.

Karena itu, dinas bersangkutan harus berkoordinasi dengan Sekretaris Kota (Seko) Tanjungpinang dan Inspektorat. “Tapi kami usahakan 20 hari perbaikan harus dah kelar,” ujarnya.

Hasil penilaian BPK ini, kata Syahrul berpengaruh terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perbaikan administrasi instansi perlu dilakukan, karena Pemko Tanjungpinang menargetkan memperoleh opini WTP. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar