Kepri Meraih Award Top BUMD 2016

531
Pesona Indonesia
Reni Yusneli
Reni Yusneli

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri menerima penghargaan Award Top BUMD 2016, yang diterima langsung Plt Sekda Reni Yusneli. Penghargaan itu diserahkan atas kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi ) yang beranggotakan 416 Pemerintah Kabupaten di Indonesia dan bekerja sama dengan Lembaga Riset Manajemen terkemuka di Indonesia seperti PPM dan Business News.

Pada penganugerahan Award Top BUMD 2016 pada pekan lalu di Hall D, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta itu, Reni menerima Award sebagai Pembina Top BUMD 2016. Ia menerima penghargaan tersebut bersama Plt Gubernur Riau. Di Kepulauan Riau untuk pengelolaan BUMD termasuk di antaranya dalam proses pemilihan dan penetapan jajaran Direksi BUMD, telah dimulai secara transparan dan menonjolkan kepada aspek kompetensi termasuk track record tentunya. Kesan transparan kental sekali terasa pada saat pemilihan Direktur Utama Bank Riau Kepri pada April tahun 2015 lalu.

Reni Yusneli, yang mewakili Plt Gubernur Nurdin Basirun berharap agar penghargaan yang diterima Gubernur, selaku Top Pembina BUMD ini akan menambah semangat dari Bank Riau Kepri untuk lebih meningkatkan kinerjanya. “Diharapkan Bank Riau Kepri dapat lebih meningkatkan peran serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Reni.

Di samping itu, kata Reni, Pemprov juga berharap Bank Riau Kepri turut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha dengan mudah dan bunga ringan.

“Supaya usaha ekonomi kecil dan menengah di Kepri dapat semakin berkembang,” kata Reni.

Acara yang bertemakan Nawacita dan Revolusi Mental Dalam Pengelolaan Bisnis BUMD dengan Ketua Dewan Juri Prof DR Laode M Kamaluddin. Dalam proses pemilihan Top BUMD 2016 dilakukan seleksi dari aspek kinerja baik kuantitatif dan kualitatif termasuk peran serta pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya dan tentunya manfaat bisnis bagi para Stakeholdersnya serta tetap selalu mengedepankan aspek Good Corporate Governance.

Di dalam parameter penilaian tersebut juga mengacu kepada aspek TARIF yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepedensi dan Fairness. Menurut Ketua Dewan Juri, yang masuk dalam penilaian tahap awal adalah 2.000 perusahaan Badan Usaha Milik Daerah), dan setelah dilakukan penyaringan tahap kedua diperoleh 200 Perusahaan BUMD yang terpilih sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri.

Selanjutnya dari 200 perusahaan BUMD dilakukan seleksi dengan sangat ketat dan termasuk dilakukannya penilaian pada aspek paparan program bisnis yang telah dijalankan dan tahap wawancara secara panel oleh seluruh Tim Dewan Juri.(suc/bpos)

Respon Anda?

komentar