Nurdin Diajukan Jadi Gubernur Definitif, Pelantikan Tunggu Kesiapan Jokowi

747
Pesona Indonesia
Plt Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun saat menghadiri sosialiasi pajak di Hotel CK, Tanjungpinang. foto:humas pemprov
Plt Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun saat menghadiri sosialiasi pajak di Hotel CK, Tanjungpinang. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Nurdin Basirun akan segera dilantik menjadi gubernur definitif.

Selasa (10/5/2016) pagi ini, akan digelar sidang paripurna istimewa dengan agenda tunggal pengajuan Nurdin sebagai gubernur definitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, di Dompak.

“Iya, hari ini kami secara resmi bakal mengajukan Pak Nurdin sebagai gubernur definitif,” kata Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak.
Kepastian pengajuan Nurdin ini merupakan hasil konsultasi Jumaga kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu di Jakarta. Tjahjo, kata Jumaga, mengintruksikan secara resmi agar jajaran anggota legislatif terlebih dahulu menggelar sidang paripurna istimewa untuk mengajukan gubernur definitif sebelum nanti diproses di tingkat Kemendagri.
“Aturannya begitu, ya kami tinggal melaksanakan,” kata politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Mekanismenya pun Jumaga telah memahami. Amanat Undang-undang menjelaskan, bahwasanya ketika gubernur yang berhalangan tetap selama 18 bulan atau lebih dari masa baktinya, wakilnya secara otomotasi bakal dilantik sebagai gubernur definitif. Soal persetujuan dari masing-masing anggota DPRD Kepri, Jumaga mengungkapkan, rasa-rasanya tidak ada yang tidak setuju.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood menambahkan, tahapan selanjutnya, dari hasil sidang paripurna istimewa tersebut kemudian dikirimkan ke Presiden RI melalui Kemendagri untuk mendapatkan penepatan dari presiden.
Soal pelantikan Nurdin sebagai gubernur definitif, Husnizar menerangkan, sepenuhnya bergantung pada intruksi Presiden Jokowi. Harapannya bisa cepat agar tidak mengganggu kerja-kerja pemerintahan yang membutuhkan kebijakan teknis dari kepala daeraha.
“Tapi biasanya tidak sampai sebulan. Dan nanti langsung dilantik di Jakarta,” pungkas Husnizar. (aya/bp)

Respon Anda?

komentar