Provinsi Berhutang Rp 7,6 Miliar, 1.419 Rumah RTLH Terbengkalai

629
Pesona Indonesia
Rumah Nasri, penerima RTLH yang tak selesai karena defisit anggaran tahun lalu. foto:hasbi/batampos
Rumah Nasri, penerima RTLH yang tak selesai karena defisit anggaran tahun lalu. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri masih belum melunasi program pengentasan kemiskinan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap kedua tahun anggaran 2015 sebesar Rp 7,662,600,000. Akibatnya 1.419 rumah masyarakat miskin di Kabupaten Lingga belum selesai hingga saat ini.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Lingga M Ishak hingga sat ini Provinsi Kepri belum memberikan gambaran kapan pembayaran dana RTLH tahap kedua tersebut. Ishak mengharapkan perhatian dan upaya Pemprov untuk segera melunasi uang tersebut mengingat masyarakat saat ini sangat membutuhkan dana itu untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka.

“Kami juga tidak dapat berbuat banyak karena kondisi keuangan Pemkab Lingga yang belum stabil,” ujar Ishak, Senin (9/5) pagi.

Seperti info yang diperoleh Ishak, Pemprov belum dapat membayarkan dana tersebut dikarenakan kondisi keuangan mereka yang juga mengalami kesulitan. Namun Ishak berharap agar Pemprov dapat mengedepankan kepentengan masyarakat bawah ini, terlebih program ini dipelopori mendiang Gubernur Kepri H M Sani.

Selain itu, Ishak mengatakan jikalau Pemkab Lingga memiliki uang sekalipun, juga tidak dapat membayarkan kekurangan tersebut karena akan bersentuhan dengan hukum. Program tersebut bersumber dana sharing antara Pemkab Lingga dan Provinsi. Sedangkan dana yang mesti dikeluarkan Pemkab Lingga dalam hal ini telah selesai tersalurkan.

Dari pantauan di lapangan, banyak warga semakin resah karena belum dapat menempati rumah mereka yang belum selesai. Ada yang menetap di rumah saudara mereka, ada juga yang terpaksa membenahi rumah itu seadanya agar mereka dapat tinggal.

Sementara itu di tempat berbeda, Kabid Kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suryati mengatakan, Program taskin RTLH tersebut tahap pertama telah selesai disalurkan Provinsi sebesar Rp 12,600,000 kepada masing-masing rumah yang layak mendapat bantuan, yakni sebanyak 1.419 rumah yang terdata untuk mendapat dana rehab tersebut.

Namun hingga saat ini, Suryati belum mendapat gambaran terkait pencairan dana Taskin RTLH tahap kedua. Pada tahap kedua dana sebesar Rp 5,4 juta untuk masing-masing 1.419 rumah dengan total Rp 7,6 miliar lebih belum diterima Pemkab Lingga bahkan gambaran pencairan dana tersebut.

Suryati menambahkan, selain dana RTLH dari Provinsi, hingga saat ini Dinsos juga harus menghentikan sejumlah kegiatan seperti dana bantuan kepada masyarakat dalam program Usaha Ekonomi Produktif. “Untuk program taskin lainnya, UEP tahun ini tidak ada,” ujar Suryati. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar