Pengusaha Shipyard Tak Butuh KEK, tapi Ingin Donat

1441
Pesona Indonesia
Suasana galangan kapal di Batuampar yang padat, Jumat (15/4). Pengusaha Shipyard di Batam berharap penerapan KEK tak akan berdampak negatif bagi industri tersebut. F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos
Suasana galangan kapal di Batuampar yang padat, Jumat (15/4). Pengusaha Shipyard di Batam berharap penerapan KEK tak akan berdampak negatif bagi industri tersebut. F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos

batampos.co.id – Perubahan nomenklatur Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha galangan kapal (shipyard) di Batam. Mereka berharap, implementasi KEK di Batam tak berdampak pada relokasi usaha shipyard.

“Pengusaha shipyard tidak butuh KEK, kami hanya butuh ‘donat’,” kata Sekretaris Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Suri Teo, saat diskusi di Hotel Venesia, Batam, Selasa (10/5).

Suri menganalogikan pinggiran donat adalah kawasan pesisir di Pulau Batam. Sementara bulatan di tengahnya adalah kawasa permukiman dan industri lainnya.

“Industri galangan kapal hanya butuh pinggiran pantai untuk bisa berkembang. Tak mungkin direlokasi kemana-mana karena sudah banyak modal yang habis ke sana,” jelasnya.

Suri mengungkapkan, para pengusaha galangan kapal hanya meminta kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera meningkatkan infrastruktur untuk mempermudah akses dan mendorong pemerintah pusat memberikan order pengerjaan kapal lebih banyak ke industri galangan kapal yang ada di Batam.

“Saat ini memang kondisi galangan kapal di Batam lagi sepi orderan akibat pengaruh krisis global yang melanda akibat harga minyak yang turun drastis,” katanya.

Saat ini, kata dia, ada 114 perusahaan galangan kapal di Batam dan 48 industri penunjang galangan kapal dengan total pekerja hanya 11.900 orang. Jumlah pekerja saat ini hampir sama dengan yang dimiliki perusahaan Drydock pada 2013 lalu.

“Saat ini hanya tiga perusahaan yang dapat orderan baru yakni Citra Shipyard, Palindo, dan Bandar Baru Shipyard, sedangkan yang lain hanya melanjutkan proyek lama,” jelasnya.

Suri mengungkapkan 50 persen galangan kapal di Indonesia terpusat di Batam. Di zaman kejayaannya pada medio 2011-2013, dengan jumlah industri galangan kapal yang sama, mereka dapat menghasilkan 700-800 unit kapal tongkang dan 200-an unit kapal tugboat dalam setahun. Sangat jauh berbeda dengan saat ini.

“Kalau sekarang hanya bisa mengerjakan 2-3 tugboat saja dalam setahun,” ujar Suri miris.

Penyebab lain, kata Suri, yang menghambat pertumbuhan shipyard di Batam adalah tidak kunjung terealisasinya pembangunan smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) di wilayah Bintan di Kepri, Sumatera, dan Kalimantan. Sebab dengan pembangunan smelter, maka akan berimbas pada permintaan pembuatan kapal di Batam.

Selain itu, di tengah anjloknya harga minyak, justru permintaan batubara meningkat, terutama permintaan ekspor. Namun kebijakan pemerintah yang membatasi kuota ekspor batubara dan melarang ekspor bauksit, nikel, dan barang tambang lainnya menyebabkan efek berantai kepada pertumbuhan shipyard di Batam.

Pemerintah melarang ekspor bahan-bahan tambang dengan tujuan agar bahan-bahan tersebut bisa diolah di smelter untuk kepentingan industri galangan kapal dapat menggunakannya dalam pembuatan kapal.

“Namun smelter yang tak kunjung jadi, justru sangat merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra mengatakan terhambatnya proses pembangunan smelter yang investornya datang dari Tiongkok adalah karena terbatasnya lahan dan persoalan infrastruktur. Seperti pengadaan air dan listrik.

“Kalau smelter banyak dibangun, maka tentu saja akan meningkatkan lalu lintas kapal di laut jadi berimbas positif pada pertumbuhan shipyard di Batam,” jelasnya.

Smelter dibangun juga dengan tujuan meningkatkan mutu produk bahan baku olahan milik Indonesia. Selama ini, banyak perusahaan galangan kapal yang mengimpor bahan baku dari luar negeri dengan alasan lebih murah. “Sedangkan dari Indonesia tidak standar dan harga lebih mahal karena biaya logistik yang tinggi,” ujarnya.

Novianta juga akan menyampaikan usulan para pengusaha galangan kapal yang enggan direlokasi ke Dewan Kawasan (DK) Batam. “Di KEK nanti, hanya industri yang berdiri di zona KEK yang dapat insentif, sedangkan di luar dari itu terikat kepada peraturan zona bebas seperti sebelumnya,” ujarnya meyakinkan BSOA.

Peraturan mengenai KEK saat ini tengah digodok oleh DK Batam dengan harapan memberi harapan pasti kepada pelaku industri di Batam. Presiden Jokowi, kata dia, juga menawarkan program poros maritim yang diharapkan dapat mendongkrak industri galangan kapal di Indonesia, khususunya di Batam.

“Memang secara bertahap, belum bisa memenuhi seluruh perusahaan galangan kapal di Batam,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Rudi Sakyakirti yang hadir dalam diskusi ini masih bisa mengingat ketika zaman kejayaan shipyard di Batam. Ada sejumlah perusahaan galangan kapal yang memiliki tempat parkir motor sampai lima tingkat dan setiap pagi jalanan di sekitar kawasan Tanjunguncang pasti macet hebat.

“Saat ini ordernya kurang, kalah bersaing dengan Vietnam, apalagi Tiongkok yang punya 3.000 galangan kapal,” jelasnya.

Saat ini, kata Rudi, banyak galangan kapal yang menyelesaikan proyek lama akibat krisis global yang membuat lesu pertumbuhan ekonomi di Batam. “Kami dari Pemko Batam berjanji akan membantu menggiatkan lagi. Dan BP Batam yang baru juga diharapkan dapat memberikan perubahan,” katanya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar