batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I tahun 2016 tercatat hanya mencapai level 4,58 persen. Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menembus level 6,83 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Dumangar, mengatakan salah satu penyebab perlambatan ekonomi di Kepri lantaran adanya wacana perubahan status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sejak awal 2016 lalu. Situasi ini menurut Dumangar, memicu keraguan di kalangan pengusaha, terutama di sektor industri.
“Bahkan, karena kabar itu sebagian (perusahaan asing) dikabarkan hengkang,” kata Dumangar di Wisma Batamindo, Mukakuning, Batam, Selasa (10/5).
Gaduh soal perubahan nomenklatur kawasan Batam bermula ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat bakal membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam usai melantik Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto di Tanjungpinang pada penghujung Desember tahun lalu. Wacana ini diperburuk dengan rencana pemerintah pusat mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. Kedua isu itu dinilai menambah ketidakpastian hukum untuk kalangan usaha di Batam.
“Kita bisa lihat, beberapa sektor industri seperti manufaktur akhirnya ikut melemah,” paparnya.
Ketika ekonomi Batam mengalami kontraksi, kata dia, efeknya juga langsung berimbas terhadap ekonomi Kepri. Karena ekonomi Batam memegang peranan dominan di Kepri, yang menyumbang capaian di kisaran angka 60 persen.
“Ekonomi Batam bagus karena ditopang sektor industri, tapi setelah industri terpukul maka efeknya itu tadi (perlambatan ekonomi),” kata dia.
Merujuk data yang dirilis BPS Kepri, ekonomi Kepri pada triwulan I-2016 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,38 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh melemahnya lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kepri pada tiga bulan pertama tahun 2016 diamini Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di provinsi dengan tujuh kabupaten/kota ini tak lagi sekinclong tahun lalu.
“Tahun 2015, Provinsi Kepri (pertumbuhan ekonominya) paling tinggi se-Sumatera, sebesar 6,02 persen,” papar Gusti.
Prestasi itu kemudian melorot pada triwulan-I 2016. Kepri hanya bercokol di posisi nomor lima se-Sumatera, karena ekonominya hanya tumbuh 4,58 persen.
“Bahkan itu lebih rendah dari (pertumbuhan ekonomi) nasional,” kata dia.
Ia jelaskan, melemahnya pertumbuhan ekonomi Kepri itu bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, Kepri mengalami pelemahan atau tumbuh negatif (negative growth). Bahkan, secara industri Gusti menyebut Kepri, terutama Batam, mengalami fenomena de-industrialisasi.
“Peran industri pengolahan menurun,” papar Gusti.
Kondisi itu terjadi karena importasi pelbagai bahan baku untuk industri ke Kepri cukup besar. Mestinya, sambung dia, ekonomi akan tumbuh baik jika mampu mengurangi impor. Namun nyatanya, impor di wilayah ini tercatat sebesar 80 hingga 90 persen untuk kebutuhan industri. Meskipun diimbangi besarnya ekspor, namun tingginya impor tetap saja memukul sektor industri, terlebih jika terjadi pelemahan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing seperti Dolar Amerika.
“Semoga nanti ke depan ada industri bahan baku sehingga bisa mengurangi impor ini,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala BI juga berharap bisa mendorong sektor produktif di Kepri termasuk Usaha Kecil, Mikro dan Menangah (UMKM) seperti perikanan dan sebagainya. Sektor lain yang tak kalah penting untuk dikembangkan, kata dia, adalah sektor pariwisata dan maritim sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri kian maksimal.
“Kalau itu semua dioptimalkan, kita optimistis pertumbuhan ekonomi Kepri bisa dua digit,” katanya.(rna/bpos)