batampos.co.id – Sebanyak 500 kepala keluarga yang menyandarkan kepul asap dapurnya dari pendapatan sehari-sehari sebagai buruh panggul sembako terancam tidak makan. Pasalnya, kapal bermuatan sembako yang masuk dari Singapura ke Tanjungpinang sudah tidak lagi melakukan aktivitasnya dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Ancaman tak lagi bisa mengepulkan asap dapurnya, sejumlah buruh panggul melakukan demonstrasi di muka Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rabu (11/5).
Kehadiran mereka diterima langsung oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua. Kata Rudy, anggota legislatif yang lain sedang melakukan agenda lain sehingga tidak dapat menemui buruh-buruh panggul yang sudah sedari pagi berkumpul di Dompak.
Rudy mengutarakan, sekelompok buruh panggul pelabuhan ini mengutarakan ketakutannya mengenai pendapatannya yang terancam lantaran kapal sembako dari Singapura sudah tidak lagi sandar di Tanjungpinang. “Kurang lebih 500 KK ini tidak bisa makan selama dua bulan ke depan,” kata Rudy.
Kepada Rudy, buruh panggul meminta agar DPRD Kepri bisa menjembatani aspirasi mereka dengan instansi terkait. Karena di mata Rudy, sebenarnya ada dua hal yang sudah mengakar mengenai permasalahan ini. Pertama, adalah mata pencaharian buruh panggul yang sepenuhnya menggantungkan pendapatannya melalui aktivitas bongkar muat sembako di sepanjang pelantar dua hingga ke pelabuhan rimba.
“Kedua, memang Tanjungpinang selama ini begitu menggantungkan pasokan kebutuhan sembakonya dari lintas batas luar. Dan ini sifatnya adalah bergantung kebijakan teknis,” ungkapnya.
Bila keluhan buruh panggul ini tak juga lekas disikapi cepat oleh instansi terkit, Rudy mengkhawatirkan bakal terjadi kelangkaan pasokan sembako di ibu kota Provinsi Kepri. Terlebih dalam waktu dekat, kebutuhan ekonomi Tanjungpinang bakal melonjak tinggi seiring masuknya bulan puasa Ramadan. “Ini yang dikhawatirkan mengganggu stablitas pasokan sembako di Tanjungpinang. Keberlangsungan pemasukan sembako dari Singapura ini sudah berlangsung lama. Turun-temurunlah,” kata Rudy.
Rudy menambahkan, hasil pertemuannya dengan kelompok buruh panggul kemarin juga telah disampaikannya ke Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, agar pengaduan ini bisa dapat lekas difasilitasi dengan instansi terkait. “Saya rasa dalam hal ini perlu duduk bersama, karena hal ini juga menjadi perhatian. Juga masalah bagi masyarakat dan pekerjanya maupun kebutuhan masyarakat secara sempit maupun secara umum,” ungkapnya.
Syukur, pertemuan dengan buruh panggul dengan Rudy kemarin bisa berlangsung damai. Hanya saja, mereka bisa menerima asal tuntutannya selama seminggu ke depan sudah ada solusi. Hanya saja, Rudy juga menegaskan, bahwasanya keputusan tidak berada di ranah DPRD Kepri. “Kami hanya bisa memfasilitasi. Tentu mereka juga paham, tetapi mereka meminta kejelasan nasib mereka,” ujarnya. (aya/bpos)