Dua Calon Kades Menggugat Hasil Pilkades Serentak di Karimun

1168
Pesona Indonesia
Wabup Karimun tinjau pelaksanaan Pilkades Serentak di Moro. foto:polister/batampos
Wabup Karimun saat meninjau pelaksanaan Pilkades Serentak di Moro. foto:polister/batampos

batampos.co.id – Usai sudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 29 Desa yang ada di Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu. Namun, ada dua desa yang tidak menerima hasil perhitungan suara yaitu Desa Buluh Patah, Kecamatan Moro dan Desa Tembias, Kecamatan Belat. Penyebabnya ada dugaan money politic oleh salah satu calon Kepala Desa (Kades) disaat pencoblosan.

”Ada yang tidak terima hasil Pilkades di dua desa tersebut. Dan mereka akan melakukan gugatan. Ya kita persilahkan, inipun masih menunggu hasil rekapitulasi dari 29 panitia Pilkades secara resmi, beserta bukti-bukti pendukungnya,” jelas Kepala Tata Pemerintahan Karimun, Dwiyandri, Rabu (11/5).

Walaupun, ada dugaan money politic yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Namun, tidak bisa langsung ditanggapi melainkan harus disertai bukti-bukti kuat terhadap dugaan money politic tersebut kepada panitia Pilkades setempat. Proses awalnya, dilaporkan di tingkat kecamatan, kemudian baru tingkat kabupaten melalui tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten. Sehingga, tidak ada yang dirugikan oleh kasus money politic apabila tidak terbukti. Akan tetapi sebaliknya, apabila terbukti bisa diproses secara hukum.

”Nah, waktu yang kita berikan cukup. Artinya, panitia Pilkades harus membuat laporan secara tertulis sesuai dengan tahapan hingga proses siapa yang benar-benar terpilih menjadi Kades,” kata Dwiyandri.

Ditambahkannya, untuk tahap terakhir yaitu proses pelantikan secara serentak oleh Bupati Karimun kepada Kepala Desa terpilih sebanyak 29 Kades. Diperkirakan, bulan Juni atau bulan puasa dan paling lambat usai Lebaran. Sehingga, Kades terpilih nantinya langsung bekerja.

”Jadi Kades terpilih tidak bisa bersantai. Mengingat, proses Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari Pemerintah harus segera dilaksanakan. Cukup lumayan untuk membangun desa dananya. Nah, disitulah Kades terpilih harus benar-benar putar otak bagaimana mempertanggungjawabkan Dana Desa tersebut kepada Pemerintah maupun masyarakat,” tutupnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar