Kadispenda Anambas Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Mess Pemda

1217
Pesona Indonesia
Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono. foto:yusnadi/batampos
Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa asal Anambas di Tanjungpinang, yang menggunakan APBD tahun 2010 senilai Rp 5 miliar. Kali ini, Zulfahmi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menyusul menjadi tersangka setelah sebelumnya Radja Tjelak Nurjalal yang terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono, mengatakan penetapan tersangka kepada Zulfahmi dilakukan pihaknya setelah menemukan bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam pengadaan mess dan asrama tersebut.

”Dalam proyek pengadaan tersebut, dia (Zulfhami) merupakan sekretaris panitia sesuai dengan susunan kepanitian berdasarkan SK Bupati nomor 164-B tahun 2010. Dia yang bertugas melakukan penawaran dan pembelian terhadap tanah dan bangunan mess dan asrama itu,” ujar Andar, kepada sejumlah wartawan di kantornya, Rabu (11/5).

Dikatakan Andar, dalam proyek tersebut itu juga, tersangka melakukan pembelian tanpa menggunakan tim ahli penaksir harga (Apresial) dan menyetujui yang diusulkan Ketua Panitia yakni Sekda Anambas.

”Jadi di berita acara pembelian itu dia juga menuangkan tanda tangannya. Zulfahmi ini selain sebagai Sekretaris, dia juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut,” kata Andar.

Dalam kasus ini, lanjut Andar, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka. Pihaknya pun saat ini masih tengah fokus melakukan penyidikan lanjutan guna mencari keterlibatan pihak lainnya.

”Dari hasil penyelidikan, ditemukan pengadaan tiga mess mahasiswa Anambas dengan pagu dana Rp 5 miliar tahun 2010, tidak sesuai dengan Perpres, hingga pengadaannya tidak sesuai dengan harga NJOP lahan. Negara dirugikan Rp 1,499 miliar,” jelas Andar.

Disebutkan Andar, pihaknya pun akan menjerat yang bersangkutan dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

”Saat ini yang bersangkutan belum kami lakukan penahanan. Dengan penetapan status tersangka ini, kami akan memanggil yang bersangkutan secara layak untuk di periksa sebagai tersangka,” pungkas Andar.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar