Kasus Kekerasan dan Pencabulan Anak Tinggi, Tanjungpinang Butuh Perhatian

794
Pesona Indonesia
KPAI beraudiensi dengan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, di Kantor Wali Kota, Senggarang, Selasa (10/5). foto:lara/batampos
KPAI beraudiensi dengan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, di Kantor Wali Kota, Senggarang, Selasa (10/5). foto:lara/batampos

batampos.co.id – Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Kepulauan Riau, dari Januari-Maret terjadi sebanyak 46 kasus kekerasan dan pencabulan anak. Sebanyak 25 persen atau sekitar 24 kasus terjadi di Kota Tanjungpinang.

“Dari angka tersebut, maka Kota Tanjungpinang perlu perhatian serius dari semua pihak, dan penguaan kelembagaan perlindungan anak menjadi hal yang sangat krusial untuk pencegahan terhadap kasus-kasus yang terjadi,” ujar Wakil Ketua KPAI Pusat, Putu Elvina Gani, saat melakukan audiensi bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, di Kantor Wali Kota, Senggarang, Selasa (11/5)

Putu menambahkan, melihat kondisi yang sangat memprihatikan saat ini, anak-anak tidak saja menjadi korban, tetapi menjadi pelaku terhadap kasus tindak pidana ringan maupun pidana berat. Untuk itu, pihaknya berharap, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan penguatan kelembagaan perlindungan anak guna mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap anak.

KPAI berfungsi sebagai pengawas undang-undang perlindungan anak, sementara untuk pencegahannya dan rehabilitasi menjadi ranah pemerintah daerah.

Pemda, kata dia, bertugas membentuk lembaga khusus perlindungan anak, melalui program-program di setiap bidang maupun institusi. “Kita juga perlu sinergitas seluruh elemen masyarakat maupun stakeholder lainnya. Dengan begitu, upaya yang kita lakukan untuk perlindungan anak bangsa dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Putu.

Menanggapai hal tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, sangat menyayangkan sekali peristiwa yang menimpa anak bangsa. “Saya selaku pemerintah dan pribadi merasa saat prihatin atas peristiwa pelecehan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah yang saat ini sedang marak diberitakan di media televisi, dan ini perlu ada penanganan yang serius, jadi peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dikatakan Syahrul, keluarga memiliki andil dalam pencegahan pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Karena keluarga merupakan lingkungan yang paling kecil untuk mengawasi serta perduli kepada anak-anaknya. Di samping itu juga, penanaman dasar ilmu agama kepada anak bisa menjadi pondasi yang kuat sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya peristiwa itu.

” Saya minta kepada keluarga, khususnya orang tua, kita tidak bisa percayakan anak-anak kita hanya kepada guru dan lingkungan sekitar saja, tetapi ikut berperan dan menjadi unsur utama agar hal ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Pemerintah, kata Syahrul, telah melakukan berbagai program terkait perlindungan anak dan masalah kenakalan remaja. Seperti melaksanakan razia setiap malam.  Tapi, kata dia, jika dilihat jumlah penduduk dengan personil Satpol PP yang ada, mereka tidak akan mampu menanggani hal itu sendiri.

“Untuk itu kita butuh sinergitas bersama, baik itu pemangku kepentingan, guru, kepala sekolah, dai, mubaligh, masyarakat bahkan RT dan RW, ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak bangsa kita. Dengan demikian, apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas program, namun dapat diimplementasikan oleh semua pihak secara bersama-sama dan berkesinambungan,” ujarnya. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar