Pelayanan Buruk, Pejabat di Bandara dan Pelabuhan Dirombak

1963
Pesona Indonesia
Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Baru sebulan menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro sudah menyiapkan rotasi pejabat. Bandara Hang Nadim dan beberapa pelabuhan menjadi sasaran utama perombakan tersebut.

Hatanto menjelaskan, perombakan struktur pejabat di bandara dan pelabuhan ini penting dilakukan karena pelayanan di dua sektor itu dinilai masih buruk.

“Ada beberapa aset yang menurut kita kinerjanya masih rendah. Bandara dan pelabuhan masih jauh dari harapan,” kata Hatanto, awal pekan lalu.

Hatanto mengatakan, pelayanan di bandara dan pelabuhan di Batam harus maksimal. Sebab untuk pengembangan kawasan perdagangan bebas Batam, bandara dan pelabuhan adalah kuncinya.

“Ke depan harus ada perbaikan. Perubahan manajemen harus dilakukan dan memang ini butuh biaya besar,” katanya.

Menurut Hatanto kedua aset tersebut belum dijalankan untuk pengembangan bisnis. Dan tidak juga maksimal untuk kepuasan pelanggan dan pemakai.

Pernyataan Hatanto ini benar adanya. Misalnya untuk Bandara Hang Nadim, luas apron atau parkir pesawat tidak memadai. Bahkan beberapa kali pesawat harus berputar-putar di udara sambil menunggu tersedianya lokasi parkir.

Selain itu, fasilitas umum bandara juga masih butuh banyak perbaikan. Beberapa kali masyarakat atau penumpang kecewa karena kamar mandinya yang sering kotor.

Demikian halnya dengan pelayanan di pelabuhan yang masih kerap dikeluhkan. Misalnya di Pelabuhan Punggur. Selain parkir yang sempit, fasilitas pendukung juga banyak dikeluhkan. Seperti fasilitas x-ray yang tak berfungsi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta tujuh unsur pimpinan BP Batam bekerja cepat memperbaiki iklim investasi di Batam. Darmin memberikan tenggat waktu tiga sampai empat tahun untuk mengembalikan kejayaan ekonomi di kota industri ini.

“Kami masih sekitar 1 bulan 5 hari di sini. Masih banyak yang harus dipelajari,” kata Hatanto.

Meski terbilang singkat, Hatanto mengaku menerima ‘tantangan’ tersebut. Dia optismistis, dalam empat tahun ke depan iklim investasi di Batam akan jauh lebih baik dari saat ini.

Untuk itu, dia berharap proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera selesai. Dengan begitu, unsur pimpinan BP Batam bisa segera bekerja dengan maksimal.

“Karena hasil audit ini nanti akan sangat menentukan, kemana arah kita nanti. Ini dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

Menurutnya, kepastian merupakan hal penting dalam menumbuhkan investasi di Batam. Baik kepastian hukum, aturan, dan kebijakan lainnya.

Selain itu, pelayanan yang lebih baik juga sangat menentukan. Untuk itu, BP Batam ke depan mendorong untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik. Selain lebih mudah, layanan secara online juga akan lebih transparan.

“Jadi pertemuan orang harus dihilangkan. Kepastian hukum bagi investasi juga harus tetap diutamakan,” katanya.

Untuk mendukung investasi ini, BP Batam juga akan terus membenahi infrastruktur. Seperti pembangunan jalan raya dan jalan tol, serta penambahan waduk untuk menyuplai kebutuhan air bersih.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan pengembangan Kepri dan Batam pada khususnya sangat memungkingkan bisa bersaing bahkan lebih maju dari daerah lain. Menurutnya, yang paling penting adalah adanya harmonisasi antara Pemko Batam dan BP Batam.

Menurutnya, Kepri harus bisa menangkap peluang dari keberadaan Selat Malaka yang sangat padat dilintasi kapal asing. Tetapi menurutnya, semua hal tersebut harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ia mengatakan, sekitar 21.000 undang-undang dan peraturan tidak pro dengan investasi di Indonesia. Termasuk 3.000 perda di Indonesia yang tidak mendukung pengembangan investasi.

“Jika ini diselesaikan, maka bukan hanya di Kepri atau di Batam, tetapi investasi di Indonesia akan terus meningkat,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar