Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Sudah Masuk Draft Perppu

505
Pesona Indonesia
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Yembise. (foto: jpnn)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Yembise. (foto: jpnn)

batampos.co.id – Dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak belakangan ini, muncul desakan dari berbagai kalangan agar para pelaku pemerkosaan terhadap anak mendapat hukuman berat, termasuk dikebiri.

Oleh karena itu, pemerintah didorong segera merealisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukum kebiri tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Yembise, mengatakan draft sudah diserahkan pihaknya sejak akhir tahun lalu ke Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

”Hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa suntik kimia agar para pelaku tak mampu lagi menggunakan alat vitalnya untuk bereproduksi,” ucap Yohana di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/5).

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Perppu mengenai hukum kebiri akan menjadi solusi efektif terhadap masalah kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Perppu adalah salah satu cara paling cepat melahirkan payung hukum, yang mungkin dilakukan saat ini oleh presiden.

”Terkait itu, kita harap wacana itu segera direalisasikan presiden. Karena saya dengar draf sudah selesai, tinggal dikeluarkan saja,” tegas dia.

Saleh mengaku tak bisa memprediksi pandangan setiap fraksi soal Perppu hukum kebiri ini. Namun menuurtnya, aturan itu mewakili aspirasi masyarakat, sehingga DPR pun diyakini akan menerima.

”Cuma DPR tentu akan mempelajari substansi Perppu itu, karena selama ini kami cuma mendengar saja wacana Perppu. Drafnya, jujur saja, belum pernah lihat dan baca secara keseluruhan,” bebernya.

”DPR akan mempelajari sejauh mana perubahan itu, apakah perubahannya 25 persen, 80 persen, akan dibaca, yang penting keluar dulu Perppu itu,” imbuh Saleh.

Jika dikeluarkan, Saleh yakin Perppu akan efektif mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena akan menimbulkan efek jera di masyarakat sehingga mengurangi niat ataupun rencana pelaku kekerasan seksual. (jpnn)

Respon Anda?

komentar