Buang-Buang Duit, Nurdin Minta Acara Seremonial Dikurangi

791
Pesona Indonesia
Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun berbincang dengan beberapa pimpinan SKPD Pemprov Kepri. foto:humas pemprov
Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun berbincang dengan beberapa pimpinan SKPD Pemprov Kepri. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta semua jajarannya mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Sebab selama ini menurutnya, acara seremonial hanya membuang anggaran dan tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat.

“(Seremonial) yang aneh-aneh, yang lucu-lucu tak usah lagilah. Sudah tidak jaman lagi,” kata Nurdin saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran di Graha Kepri, Kamis (12/5).

Nurdin juga meminta agar 44 SKPD di Kepri mengurangi kegiatan pelatihan yang tidak terlalu penting. Pelatihan dinilainya lebih berorientasi ke dalam dibandingkan ke masyarakat.

“Pengembangan kemampuan pegawai penting. Tapi membuat masyarakat pintar, membangun jalan bagus untuk masyarakat juga penting. Jadi, saya minta agar bapak ibu bisa lebih selektif dan efisien di tengah defisit anggaran kita,” pinta Nurdin.

Menurut Nurdin, efisiensi anggaran ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam penutupan Musrembangnas beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden meminta agar kebijakan anggaran tidak mengedepankan “bagi-bagi kue”. Jangan sampai pegawai orientasinya untuk keuntungan pribadi. Jika ini terjadi, maka yang terjadi adalah penyerapan anggaran besar, namun tidak dirasakan langsung masyarakat.

“Jangankan rasa, bau pembangunan saja tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin dalam pengantarnya mengatakan bahwa pemerintah provinsi Kepri akan fokus kepada pembangunan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur, pemerintah akan lebih baik lagi.

“Sesuai dengan anggaran yang ada, orientasi pembangunan kita akan lebih dikedepankan kepada sektor infrastruktur dan pendidikan. Sehingga, masyarakat dapat lebih merasakan lagi,” kata Naharuddin.

Sedengkan serapan anggaran hingga triwulan pertama, Naharuddin mengklaim penyerapan sudah diatas target. Kondisi ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat agar daerah dan kementerian segera melakukan kegiatan. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar