Devisa dari Pariwisata Terus Tumbuh, Menpar Minta Maksimalkan Potensi Wisata Kepri

743
Pesona Indonesia
Foto bersama usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Kepariwisataan Sumatera di Hotel Gramd Inna Muara Padang, Kamis (12/5). foto:jpgrup
Foto bersama Kemenpar Arief Yahya (baju putih kanan) dan Ketua DPD Irman Gusman (kiri) usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Kepariwisataan Sumatera di Hotel Gramd Inna Muara Padang, Kamis (12/5). foto:jpgrup

batampos.co.id – Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta pemerintah daerah serius menggenjot sektor pariwisata guna menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab dibandingkan sektor lainnya, pendapatan devisa dari pariwisata terus mengalami tren pertumbuhan yang lebih baik.

Hal ini disampaikan Yahya dalam Diskusi Nasional Kepariwisataan dan Forum Pemred III Riau Pos Group di Hotel Grand Inna Muara Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/5). Menurut Yahya, Kepri termasuk daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup kuat.

“Potensi wisatanya sangat besar dan punya ke-khasan. Ini harus dimaksimalkan,” kata Yahya.

Selain Kepri, kata dia, beberapa provinsi di wilayah Sumatera bagian utara juga memiliki potensi wisata yang cukup khas. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Yahya berharap, pemerintah di daerah-daerah tersebut memberikan perhatian penuh bagi kemajuan sektor pariwisatanya. Sehingga sektor pariwisatanya tumbuh menjadi wisata berkelas dunia.

Menurut dia, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengemas pariwisata berkelas dunia.
Pertama, harus menggunakan standar dunia untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata dunia yang dimiliki. Kemudian, bandingan potensi yang ada dengan pesaing utama. Dalam hal ini, saingan utama Indonesia adalah Malaysia, lalu Singapura dan Thailand. Terakhir, untuk menyusun strategi, khususnya strategi pemasaran, gunakan angka-angka alias data yang komprehensif.

“Kami dari pusat siap untuk membantu membuat konsep dan anggarannya, serta mempromosikannya ke luar negeri,” tutur Yahya.

Selain itu, Yahya juga menyebut beberapa strategi pengembangan sektor pariwisata. Yakni fokus kepada kekhasan bidang yang ingin digarap. Lalu ciptakan branding yang tepat. Dan terakhir, mesti tahu dengan pasti turis dari negara mana yang akan dituju dengan potensi wisata yang digarap.

Yahya mengklaim, data pada 2015 menunjukkan devisa dari sektor pariwisata tumbuh dari 10.69 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 11 miliar dolar AS 2015. Sementara sektor lainnya justru turun.

Pada 2014 migas yang menghasilkan devisa 30 miliar dolar AS turun menjadi 18 miliar dolar AS pada 2015. Sementara, batu bara dari 20 miliar dolar AS menjadi 16 miliar dolar AS . Di tahun yang sama, penghasilan CPO juga turun dari 17 miliar dolar AS menjadi 15 miliar dolar AS pada 2015.

Artinya, sektor pariwisata mesti menjadi prioritas pembangunan untuk Indonesia ke depan. Sebab, Indonesia memiliki potensi destinasi wisata yang sangat besar, yang bila dikelola dengan tepat tidak hanya akan menjadi penyumbang devisa terbesar, tapi juga bisa mengalahkan penghasilan wisata Malaysia yang saat ini masih jauh lebih baik dari Indonesia.

“Apalagi, modal yang diperlukan untuk mengembangkan sektor ini tidak sebesar sektor lainnya seperti migas,” kata Yahya.

Diskusi nasional itu juga dihadiri Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Andrinof Chaniago. Sebagai salah satu pembicara, dia mengingatkan, selain memperkuat promosi ke luar negeri, juga perlu dilakukan promosi pemasaran ke dalam. Dia pun sangat-sangat setuju, kalau potensi pariwisata di Indonesia ini sangat besar.
”Data-data yang disampaikan Pak Menteri (Arief Yahya) tadi jelas menunjukkan. Kenapa Malaysia bisa mendapatkan kunjungan 29 juta orang per tahun, Thailand 26 juta orang, dan Singapura 15 juta orang, tapi Indonesia yang kekayaan alamnya tak tertandingi oleh negara-negara tersebut, cuma mendapat 10 juta,” tuturnya.

Salah satu masalahnya, ujar Andrinof, adalah marketing. Jadi, selain promosi atau pemasaran ke luar ada marketing lainnya yang harus jadi pekerjaan rumah pemerintah.
”Pemasaran ke tempat asal calon wisatawan jelas perlu untuk mereka tahu keunggulan-keunggulan kita. Tetapi pemasaran yang lain adalah memasarkan kepada stakeholder di dalam. Memasarkan kepada masyarakat di lokasi objek, bahwa pariwisata itu merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata itu menjanjikan peluang yang besar untuk menyediakan lapangan kerja untuk meningkatkan atau melipatgandakan penghasilan,” jelasnya.

Itu tidak hanya untuk Sumbar tapi untuk seluruh daerah di Indonesia. Berangkat dari pengamatan dan pengalamannya di berbagai daerah yang memiliki destinasi potensial, masalahnya sama. Yaitu kesiapan masyarakat. Bahkan kesiapan untuk menerima sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

Misalnya, saat ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan toilet di lokasi objek wisata. Nah, urusannya kemudian, bukan lah dalam hal ketersedian sarana itu. Tetapi bagaimana sikap dan budaya masyarakat menggunakan dan menjaga toilet itu.
Bisa saja terjadi setelah dibangun, dalam satu minggu kondisinya baik, dan setelah itu justru menyiksa pengunjung karena tidak bersih, tidak terjaga. Ini sebenarnya tidak saja terjadi dalam hal toilet. tapi juga dalam hal keamanan.

”Saya rasa itu masih kita temui di banyak tempat di wisata di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menyiapkan program dan anggaran ini tidak bisa diabaikan. Program memberi pencerahan kepada masyarakat. Itulah yang saya maksud dengan perlunya pemasaran ke dalam,” katanya.

Kalau tidak, anggaran yang sudah dinaikkan pada Kementerian Pariwisata untuk promosi bisa jadi stag, tidak efektif. Setelah wisatawan berkunjung ke destinasi wisata yang digembar-gemborkan, yang sudah diberikan brand yang bagus, ternyata ketika daerah itu mulai dikunjungi, kunjungannya mendadak meningkat, tapi setelah itu mendadak pula anjlok.

”Itu yang perlu kita perhatikan juga dalam strategi ‘pemasaran’,” tegas urang awak itu

Nah, kembali ke sinergi pemasaran yang konvensional itu, dengan provinsi yang begitu besar, sangat diperlukan sinergi, baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau saat ini pemerintah pusat siap dengan konsep dan anggaran, tentu provinsi juga harus siap. demikian pula dengan kabupaten dan kota. Apabila disinergikan kekuatan atau modal yang dimiliki masing-masing, sebutnya, itu akan menjadai kekuatan yang luar biasa.

Selain itu, sambungnya, perlu juga kesadaran bersinergi secara horizontal, diperlukan sinergi antara media massa, penggiat wisata pelaku usaha disektor pariwisata, dan pemerintah setempat. ”Ini arah sinergi yang perlu dibangun dan diperbaiki untuk memantapkan peluang yang begitu besar di sektor pariwisata itu,” tekannya.
Dengan sinergi pemasaran antar instansi pemerintah yang vertikal, dan memilih target yang tepat dalam sinergi horinzontal dia yakin destinasi wisata di Indonesia akan bisa jauh lebih dikenal lagi.

Di sisi lain, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, untu saat ini, salah satu program andalannya dalam membangun Sumbar adalah dari sektor wisata. ”Tidak ada pilihan lain bagi Sumbar. Dari potensi yang ada memang pariwisata yang bisa kami andalkan,” katanya pada diskusi yang dipandu Sari Lenggo Geni dari Fakultas Ekonomi, Unand tersebut.

Untuk itu, sambungnya, dia sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah wali kota dan bupati, untuk memperkuat sinergisitas dalam mengembangkan wisata di Sumbar. Ke depan dia berencana untuk menjadi rendang sebagai ikon pariwisata kuliner di Sumbar dengan tagline “Rendang Itu Sehat”.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi menyebutkan, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 14 juta jiwa serta terdiri dari multi etnik. Jika, Provinsi lain memiliki pantai hanya pada satu sisi saja, Sumut memiliki potensi pantai di sebelah timur dan barat. Di Provinsi Sumut ada 33 kota dan kabupaten.

Katanya lagi, daerah yang dipimpinnaya memiliki potensi alam, budaya, bahari, sejarah , MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) serta kuniner. Sebutnya, ia telah menyiapkan lima pengembangan pariwisata yakni people, potential, performance, price dan promotion.

“Kami punya danau terbesar kedua di dunia yakni Danau Toba. Saking besarnya, danau itu dimiliki tujuh kota dan kabupaten. Kami juga ada Badan Otorita Kawasan Danau Toba yang khusus melakukan pengelolaan terhadap dana tersebut,” ucapnya.

Katanya, agar pengembangan pariwisata lebih maksimal, tak ada salahnya juga dibentuk Badan Otorita yang khusus menangani masalah pariwisata. Sedangkan, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan, sektor pariwisata kini telah dilirik Pemprov Riau setelah anjloknya harga minyak dunia dan komoditi ekspor. Hal itu juga berdampak terhadap penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pihaknya, sudah menyiapkan sejumlah destinasi untuk dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Riau.

”Dibanding dengan Sumut dan Sumbar, kami memang pemain baru. Namun, kami telah menyiapkan sejumlah destinasi wisata,” tukasnya.

Adapun destinasi wisata tersebut adalah Candi Muara Takus yang berada di Kampar. Selain itu, destinasi wisata yang dijagokan lainnya adalah surfing di sungai Kampar. Surfing di sungai tersebut bernama Bono. Jalur surfing yang dapat dilalui peserta surfing sepanjang 42 km. Namun, yang baru berhasil ditempuh itu baru 17,5 km. Jika musim hujan di bulan Oktober sampai November ketinggiannya bisa 6 meter.

“Ini uniknya destinasi ini. Jika orang biasanya surfing di laut, daerah kami ada sungai yang bisa dijadikan tempat surfing,” katanya.

Pada saat itu, CEO BNI Wilayah Padang (Sumbar, Riau, Kepri, dan Kerinci), Ronny Venir, yang juga menjadi salah satu narasumber pada dikusi nasional itu, menyatakan, BNI siap mendukung pembangunan dan pengembangan sektor wisata di Indonesia. Itu dilakukan lewat sponsorship, corporate social responsibility (CSR), E-Commerce, dan pemberian kredit pada pelaku usaha.

”Untuk sponsorship, misalnya kami hadir pada penyelenggaraan Tour de Singkarak (TdS). Sedangkan untuk kredit, kami memberi kredit dengan bunga di bawah dua digit. Yakni 9,95 persen untuk kredit Rp 5 miliar. Sedangkan untuk KUR dengan nilai Rp 500 juta, bunganya Cuma 9 persen,” tukasnya.

Pada akhir diskusi nasional itu sendiri dilakukan penandatanganam Nota Kesepahaman tentang Sinergi Kepariwisataan. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi di Sumatera Bagian Utara, bersama-sama memajuka sektor pariwisata.

Diskusi kemarin dihadiri juga oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Gubernur Sumbar, Gubernur Sumut, dan Gubernur Riau, beberapa kepala daerah di Sumbar dan Riau, pemimpin redaksi Riau Pos Grup, serta para pegiat dan pengusaha pariwisata di Sumbar. (cip/ayu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar