Dinsos akan Usir 400 PSK Dari Bintan

1370
Pesona Indonesia
 Satpol PP Kabupaten Bintan sedang menertibkan PSK yang berdomisili di Bukit Indah, Batu 24, Kecamatan Toapaya, beberapa waktu lalu. Foto: Harry/Batampos
Satpol PP Kabupaten Bintan sedang menertibkan PSK yang berdomisili di Bukit Indah, Batu 24, Kecamatan Toapaya, beberapa waktu lalu. Foto: Harry/Batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan melakukan pengusiran besar-besaran terhadap 400 Pekerja Seks Komersil (PSK) yang berdomisili di dua lokalisasi yaitu Bukit Senyum, Batu 79, Kecamatan Bintan Utara dan Bukit Indah, Batu 24, Kecamatan Toapaya. Pengusiran seluruh PSK dari Kabupaten Bintan dijadwalkan akan dilaksanakan Oktober 2016 ini.

“Kita akan usir seluruh PSK dari Bintan. Karena hanya inilah cara ampuh untuk mengusur lokalisasi,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan, Ismail di Hotel Sahid Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (12/5).

Berdasarkan data yang didapati Dinsos, lanjutnya, jumlah PSK setiap bulannya semakin bertambah di dua lokalisasi tersebut. Bahkan, jumlah PSK saat ini mencapai 400 orang atau mengalami kenaikan 40 persen dari tahun sebelumnya. Tingginya angka penambahan PSK ini disebabkan banyaknya PSK yang eksodus dari dua lokalisasi terbesar di Indonesia yang telah ditutup yaitu dari Doli, Surabaya dan Kalijodo, Jakarta.

Agar Kabupaten Bintan tidak menjadi eksodus PSK dari beberapa daerah, Dinsos akan melakukan pengusiran PSK baik yang sudah menetap maupun pendatang dari Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan sebagai cara ampuh dalam menggusur lokalisasi tempat mangkalnya para PSK untuk selamanya. Namun untuk merealisasikan niat ampuh itu, dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penertiban lokalisasi sebagai payung hukum yang kuat untuk menutup tempat prostitusi tersebut.

“Draf pembuatan Perda penutupan lokalisasi dalam tahap penyusunan. Jika Perda ini sudah diberlakukan maka PSK akan kita suruh berambus dari Bintan dan lokalisasi akan tutup selamanya,” akunya.

Ditambahkannya, Kementrian Sosial (Kemensos) RI sudah memberikan target kepada Kabupaten Bintan untuk merealisasikan Indonesia bersih dari lokalisasi sampai 2019 mendatang. Namun dikarenakan payung hukum penutupan lokalisasi belum ada, maka paling lambat Bintan akan merealisasikannya pada akhir tahun depan.

Besar harapannya, agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan bisa mendukung permintaan Kemensos RI itu. Sehingga diminta bisa bersama-sama membentuk serta mengesahkan Perda penutupan lokalisasi di Kabupaten Bintan 2016 ini juga.

“Kita sudah minta dukungan DPRD. Namun nyatanya mereka mengaku belum terima usulan Ranperdanya. Padahal rencana penutupan sudah digaungkan semasa pemerintahan ditangan Ansar Ahmad-Khazalik,” sebutnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan, Agusnawarman mengaku sangat mendukung jika lokalisasi yang ada di kabupaten ini ditutup total. Namun untuk mewujudkan keinginan itu sangat dibutuhkan landasan hukumnya agar tidak terjadi permasalahan kedepannya.

“Kita belum menerima usulan Ranperda tentang penertiban lokalisasi di Bintan,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar