Gara-Gara Bencana Asap 2015, Singapura Perintahkan Tangkap Pengusaha WNI

646
Pesona Indonesia
Kabut asap yang meliputi Pekanbaru tahun lalu. Singapura memerintahkan menangkap pengusaha asal Indonesia karena bencana asap tahun lalu.foto:dok
Kabut asap yang meliputi Pekanbaru tahun lalu. Singapura memerintahkan menangkap pengusaha asal Indonesia karena bencana asap tahun lalu.foto:dok

batampos.co.id – Badan Lingkungan Hidup Singapura (The National Environment Agency/NEA) diperintahkan pengadilan setempat untuk menangkap seorang direktur perusahaan Indonesia terkait bencana kabut asap tahun 2015. Namun hal ini langsung diprotes Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Juru Bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan implementasi dari aturan lingkungan baru pemerintah Singapura itu diakui bisa melukai kinerja perdagangan dan investasi dua negara. Saat ini, pihak Indonesia pun melakukan komunikasi untuk mencari solusi paling baik.
Nasir mengatakan, pihaknya sudah mendengar kabar rencana penangkapan pengusaha yang berkaitan dengan bencana asap 2015. Dalam hal ini, pihaknya mengaku masih tetap pada sikap menentang aturan Undang-undang pencemaran polusi asap lintas batas (Transboundary Haze Pollution Act) yang dirasa tak punya dasar hukum yang kuat.
’’Pemerintah sejak awal sudah menyatakan keberatan atas penerapan aturan baru ini. Kami terus berkonsultasi dengan pemerintah Singapura agar ada jalan keluar. Sebab, aturan ini kami anggap bisa mengganggu iklim perdagangan dan investasi yang kuat antara dua negara,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (12/5).
Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas terkait siapa yang ditangkap. Namun, pihaknya jelas bakal melayangkan nota protes kepada pemerintah jika memang hal tersebut dilakukan. Hal tersebut sudah dilakukan saat pemerintah Singapura melakukan interogasi terhadap pengusaha Indonesia.
’’Saat itu, kami sudah melayangkan protes keras melalui Duta Besar kami disana. Dan itu akan kami lakukan lagi jika terdapat penindakan terhadap pengusaha-pengusaha tersebut,’’ jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mendukung total sikap Kemenlu yang menolak implementasi aturan Singapura. Menurutnya, pemerintah Singapura tak sepantasanya memaksa penangkapan pengusaha dari badan hukum Indonesia saat dia berada di Singapura.
’’Sama saja dengan ototritas Singapura memasuki kedaulatan hukum Indonesia untuk mendapatkan informasi dari badan hukum Indonesia. Tidak seharusnya upaya itu dipaksakan hanya dari salah satu direktur perusahaan tersebut. Dalam hukum Indonesia, pihak yang berhak mewakili itu direksi sebagai kesatuan. Bukan direktur,’’ tegasnya.
Dia menilai, proses perolehan informasi harusnya melalui otoritas yang berwenang di Indonesia. Prosedur itu sama jika Indonesia mengejar buronan penjahat kerah putih dan asetnya di Singapura. Hal ini jelas menghindari adanya ketersinggungan antar dua otoritas.
’’Bila Singapura tidak mengindahkan protes keras pemerintah Indonesia, hal ini akan menganggu hubungan kedua negara. Belum lagi jika masalah ini menyinggung perasaan publik Indonesia maka hubungan kedua negara dapat diperburuk,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, Channel News Asia melansir bahwa pengadilan telah memerintahkan Badan Lingkungan Singapura (NEA) untuk menahan direktur suatu perusahaan Indonesia. Perintah itu dilakukan setelah dikabarkan direktur itu tak mengindahkan pemberitahuan dari Singapura berdasarkan UU Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA). (bil/jpgrup)

Respon Anda?

komentar