Kejati Titipkan Uang 2,3 Miliar Ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang

613
Pesona Indonesia
Warga Cikolek, Sudarno sedang menandatangani berkas persetujuan ganti rugi lahan untuk pembangunan tower interkoneksi Babin di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (29/4).  foto:harry/batampos
Warga Cikolek, Sudarno sedang menandatangani berkas persetujuan ganti rugi lahan untuk pembangunan tower interkoneksi Babin di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (29/4). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Sebagai upaya penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan tapak tower Interkoneksi PLN Batam-Bintan (Babin), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menitipkan uang senilai Rp 2,3 miliar ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (11/5). Penitipan uang tersebut sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan II untuk membantu dalam rangka penyelesaian pembebasan lahan pembangunan 62 tapak tower dari 234 tapak tower yang dikerjakan untuk Interkoneksi PLN tersebut.

”Sudah kami pelajari, prinsipnya PT PLN unit II ini akan mengerjakan pekerjaan lanjutan dari gardu induk Tanjung Uban, hingga gardu induk Kijang, Bintan, dengan total tapak tower yang akan dibangun sebanyak 234 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV,” kata Kasi Perdata Kejati Kepri, Lexy Pataroni.

Diterangkan Lexi, dalam proses pembangunan tapak tower PLN tersebut terdapat 15 orang warga yang menolaknya, sehingga guna memuluskan program interkoneksi jaringan listrik diminta kooperatif dengan mengambil dana konpensasi yang telah dititpkan PT PLN ke Kejati Kepri.

”Ada tiga kendala yang dihadapi PT PLN, di antaranya, pemilik lahan tidak mengijinkan dengan alasan tidak semua lahan dibebaskan menilai harga ganti rugi terlalu rendah. Kendala kedua, adanya satu lahan yang diklaim dua pihak dan yang ketiga adanya penolakan menjual tanah,” terang Lexy.

Seperti PT BMW, ucapnya, meminta lahan yang terpakai untuk pembangunan tapak tower disewa selama 10 tahun. Tapi hal itu tidak bisa, karena pembangunan tower harus lahannya milik PT PLN.

”Lima belas warga dan perusahan yang belum menyetujui pembangunan tapak tower itu adalah, PT Agro Selaras Grup, Ngatijo, Maruba Ritonga, Bambang Pujianto,Sakdi, PT BMW, Aeng, Akiat, Mauren, Stevan, Among, PT BRJ, Yurica Yakobus, Benni Chandra dan Ahui,” ucapnya.

Dijelaskan Lexy, upaya pembebasan lahan tersebut, dilakukan sejak diserahkanya SKK tersebut dari PT PLN Unit II ke Kejati Kepri pada 28 April 2015 lalu. Kejati Kepri berusaha membantu PT PLN untuk mengurangi beban penanganan pembebasan lahan milik masyarakat yang masih terkendala selama ini.

”Rinciannya, SUTT tersebut, nantinya akan berhenti di setiap gardu induk, dari Tanjung Uban-Sri Bintan terdiri dari 53 tower. Sri Bintan-Air Raja sebanyak 116 tower serta Air Raja-Kijang 65 tower,” jelas Lexy.

dilanjutkannya, setelah selesai dilakukan negoisasi, sisa yang akan dititipakan melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebanyak 62 tapak tower dengan tiga jenis klasifikasi, yakni menolak kompensasi pembangunan, terdiri dari 21 tapak tower yang dimiliki oleh 15 orang.

“Yang tidak diketahui pemiliknya sebanyak 18 orang, dengan lokasi mulai dari Sebong Pereh, Sri Bintan, Bintan Buyu dan Toa Paya termasuk dua di Pinang Kencana,” ucap Lexy.

Kemudian 21 tapak tower memiliki dualisme kepemilikan (sengketa), dan setelah di indetifikasi diperoleh dari 21 tapak tower tersebut diklaim oleh PT Agroslaras Group, namun hasil mendatangi inventaris warga juga mengklaim memiliki lahan di kawasan tersebut.

”Nilai yang akan dititipkan ke PN Tanjungpinang sebanyak Rp2,3 miliar dari 62 Tapak Tower,” sebut Lexy.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar