Dana Hibah Hilang, Mahasiswa Karimun di Yokyakarta Cari Bantuan Dana lewat Sosmed

2371
Pesona Indonesia
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok

batampos.co.id – Selama ini salah satu pembiayaan yang berasal dari dana hibah atau dana bantuan sosial (bansos) adalah pembayaran sewa kontrakan asrama mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Karimun. Sekarang, dengan tidak dibenarkannya dana hibah atau bansos digunakan untuk hal tersebut, salah satu asrama pelajar dan mahasiswa Karimun yang akan berakhir pada bulan ini tidak dapat dibayarkan lagi.

Karena belum ada biaya untuk membayar kontrakan asrama pelajar dan mahasiswa putri di Yogyakarta, terapksa menyampaikan ke media sosial untuk mengumpulkan dana. Tujuannya, agar bisa mendapatkan sumbangan dana dari berbagai pihak dan uang yang terkumpul dapat digunakan untuk membayar uang kontrakan.

Menanggapi hal ini, Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, sebenarnya hal ini kurang mendapatkan penjelasan lebih terperinci. ”Artinya, dana untuk membayar uang kontrakan asrama pelajar dan mahasiswa di Jogja tersebut atau asrama yang lainnya sudah ada. Hanya saja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang dana yang ada tersebut tidak lagi bisa dikeluarkan dari sekretariat Kantor Bupati dalam bentuk hibah dan bansos,” ujarnya, Jumat (13/5).

Sehingga, lanjut Bupati, perlu dilakukan perubahan dan menempatkan anggaran tersebut tidak di tempat yang lama. Karena, peruntukkannya jelas untuk membiayai anak-anak Karimun yang sedang menuntut ilmu di berbagai daerah. Untuk itu, anggarannya akan dipindahkan ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) sesuai dengan ketentuannya diperbolehkan. Sebab, berkaitan dengan pendidikan. Dan, ini akan dilakukan pada pembahasan anggaran perubahan nanti.

”Saya juga sudah perintahkan bagian perlengkapan yang menjadi penanggungjawab untuk masalah tempat tinggal atau asrama pelajar Karimun di luar daerah. Bahkan, tadi siang (kemarin, red) sudah ada pembahasan antara Bagian Perlengkapan dengan Bagian Keuangan. Tujuannya, agar dapat diselasaikan masalah ini, mengingat pada akhir bulan ini waktu kontrakan sudah habis,” papar Rafiq.

Kepala Bagian perlengklapan dan Aset Sekretariat Kantor Bupati Karimun, Fajar Horison secara terpisah, membenarkan telah melakukan koordinasi dengan bagian terkait, termasuk juga Sekda.
”Intinya, saat ini dibuat surat resmi ke pemilik kontarakan dan kemudian beberapa hari ke depan saya akan berangkat ke Jojga untuk bertemu dengan pemilik rumah. Tujuannya untuk meyakinkan dan memberikan penjelasan bahwa kontrakan sebesar Rp 60 juta tetap akan dibayar menunggu pembahasan anggaran perubahan. Tapi, jika memang ada dana talangan, untuk membayarnya, maka akan kita bayarkan dulu,” ungkapnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar