KCW Minta Kejati Tidak Tebang Pilih Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mess Pemda

843
Pesona Indonesia
Mess Pemda Anambas di Tanjungpinang. foto:net
Mess Pemda Anambas di Tanjungpinang. foto:net

batampos.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepri Corruption Watch (KCW) Kepri, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri tidak tebang pilih dan transparan dalam pengusutan dan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang.

Hal tersebut karena KCW menilai Kejati Kepri masih kurang transparan dalam penanganan kasus mess pemda tersebut. Menurut KCW kasus itu selain melibatkan Sekda Anambas Radja Tjelak Nurjalal selaku ketua Panitia dan Zulfahmi Sekretaris sekaligus PPTK, terdapat peran Wakil Ketua Panitia selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dan staf mantan Sekda Anambas, dan bahkan anggota DPRD Anambas Masa Bakti 2009-2014.

”Dalam tindak pidana korupsi, khusunya dalam pengadaan Mess Mahasisa Anambas tahun 2010 yang menelan dana Rp 5 milliar, tidak mungkin hanya dilakukan dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena dari fakta yang ada terkesan sudah alokasikan secara masif dan terkoordinir, sebelum dilaksanakan,” ujar Hamid, yang merupaka Pembina LSM KCW Kepri, di Tanjungpinang, Jumat (13/5).

Menurut Hamid, terlihat dari pengakuan Sekda dan Kadispenda tersebut yang mengaku dipaksa menandatangani berita acara, penunjukan, penetapan hingga akhirnya keluar surat perintah membayar pengadaan tiga mess yang dilakukan tanpa melalui prosedur, berarti ada keterlibatan pihak lain.

”Dari pengakuaan tersangka Zulfahmi, pelaksanaan pembahasan dan pengalokasiaan dana tahun 2010, dan baru dilaksanakan tahun 2011. Serta keterlibatan staf sekda, jelas nampak sudah ada niat dari sejumlah pihak yang terlibat untuk melakukan korupsi alokasi dana pengadaan mess ini,” ucap Hamid.

Atas dasar itu, tegas Abdul Hamid, tidak ada alasan bagi penyidik Kajati Kepri, untuk tidak mengusut keterlibatan tiga anggota tim pengadaan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan staf Radja Tjelak, sebagai perantara dalam memuluskan, persekongkolan Sekda dan oknum tertentu dalam pengadaan Mess Pemda Anambas itu.

Selain adanya dugaan tebang pilih yang dicurigai sebagai modus penyidikan yang dilakukan Kejati, LSM KCW Kepri, juga menyoroti, sejumlah pengusutan tindak pidana korupsi yang tindak lanjut pengusutannya hingga saat ini tidak jelas.

”Secara umum kami mengapresiasi kinerja Kejati Kepri yang melakukan pengusutan kasus korupsi di Kepri. Tetapi secara kualitas, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, kami sangat menyayangkan, tidak adanya kejelasan, proses hukum dari kasus yang ditangani,” ucap Hamid.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar