batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam tanpa alasan jelas mencoret pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu) di kawasan hinterland (pulau pendukung sekitar Batam). Padahal kegiatan tersebut sudah dianggarkan DPRD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2016.
”Saat RDP (rapat dengar pendapat) kita pertanyakan, tapi Dinkes tak bisa menjawab,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, Jumat (13/5).
Yunus menyampaikan dalam pembahasan anggaran 2016, Komisi IV DPRD Kota Batam menyetujui pembangunan 34 posyandu yang diajukan Dinkes. ”Setiap Posyandu, anggarannya sekitar Rp 100 juta,” katanya.
Karena APBD Kota Batam mengalami defisit lebih dari Rp 200 miliar, Dinkes terpaksa mengurangi pembangunan Posyandu dari 34 menjadi 24.
Harusnya, tambah Yunus, Dinkes melakukan pemerataan pembangunan. ”Minimal setiap kecamatan dapat dua, hinterland harusnya tetap kebagian,” tuturnya.
Namun, Dinkes malah memusatkan seluruh pembangunannya di mainland. Bahkan di Sagulung sampai lima posyandu, tapi tak ada satupun posyandu dibangun di hinterland. Seperti halnya di kawasan Bulang dan Galang, pembangunan ditiadakan.
”Dinkes ogah membangun posyandu di pulau. Padahal di tempat itu sangat diperlukan,” ungkap Yunus.
Bahkan Posyandu di Seibinti yang sudah disetujui seluruh anggota Komisi IV juga tidak ada. ”Malah dipindahkan, entah kemana kita tak tahu,” tuturnya.
Karena itu, dalam RDP beberapa hari yang lalu, Komisi IV meminta Dinkes tetap melaksanakan pembangunan di Seibinti. ”Harus tetap ada,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Chandra Rizal tak berhasil dikonfirmasi. Beberapakali dihubungi melalui handphone tak diangkat, pesan singkat (SMS) yang dilayangkan juga tak mendapatkan balasan. (hgt)