Paket Kebijakan Ekonomi XII Berikan Kemudahan bagi UMKM

675
Pesona Indonesia
Syafran, salah seorang pelaku usaha UMKM, pembuat songkok atau peci di kios Gurindam. Paket kebijakan ekonomi 12 memberikan kemudahan bagi UMKM. Foto: dok. batampos.co.id
Syafran, salah seorang pelaku usaha UMKM, pembuat songkok atau peci di kios Gurindam. Paket kebijakan ekonomi 12 memberikan kemudahan bagi UMKM. Foto: dok. batampos.co.id

batampos.co.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengungkapkan, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang diumumkan sendiri oleh Presiden RI Joko Widodo mesti bisa disikapi dengan cepat. Pasalnya paket kedua belas ini memberikan banyak kemudahan usaha bagi Usaha Kecil, Mikor, dan Menengah (UMKM).

“Paket kebijakan kedua belas ini bisa memberikan banyak keuntungan bagi pelaku ekonomi kecil. Pemprov Kepri harus gerak cepat menyambutnya,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Salah satu contoh kemudahan yang berubah ialah pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Semula pengurusan dokumen tersebut dilakukan masing-masing, kini pelaku usaha hanya perlu mengurus satu dokumen saja.

Contoh lainnya ialah mengenai deregulasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dalam aturan itu batas minimal modal dasar bagi perseroan terbatas sebesar Rp 50 juta. Namun khusus bagi UMKM ditentukan berdasar kesepakatan para pendiri. Sehingga bisa tergantung pada kekuatan pemilik modal.

Menurut Iskandar, UMKM yang ada selama ini masih terbebani dengan adanya perizinan, sertifikasi, dan proses birokrasi lain yang menjadi hambatan berusaha. “Paket Kebijakan Ekonomi XII ini mesti disambut baik. Saya pikir, kalau benar-benar dimanfaatkan bisa meningkatkan pertubumbuhan ekonomi Kepri,” ucapnya.

Menyambut penerbitan paket ekonomi tersebut, Iskandarsyah meminta jajaran Pemerintah Provinsi bisa mulai bekerja membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperuntukkan untuk mengelola bantuan dana bergulir dari pemerintah pusat. “Perdanya kan sudah disahkan. Tunggu apa lagi,” katanya.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, pengerjaan ini bisa digagas di bawa Biro Ekonomi dan Keuangan Pemprov Kepri. Tidak ada waktu lama untuk menunggu. Pasalnya, dalam waktu dekat di tingkat pusat sudah akan mulai masuk pembahasan anggaran perubahan. Sehingga Iskandarsyah dengan tegas menyatakan, jangan sampai kerja-kerja pembahasan serta pengesahan Perda jadi sia-sia.

“Setelah UPT-nya dibentuk. Lengkapi juga dengan perangkat institusinya. Lembaga keuangan ini akan jadi mangkuk atau wadah yang mengelola perbantuan dana bergulir dari pemerintah pusat sebelum disalurkan. Kalau wadahnya saja belum ada, bagaimana mungkin dana ini bisa dicairkan,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar