Pembangunan Gudang Logistik Daerah Terancam Total Lost

618
Pesona Indonesia
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Pembangunan gudang logistik daerah yang ada di Tanjung Momomg Tarempa diprediksi mengalami keriguan penuh atau total lost. Pasalnya pembangunan gudang yang baru selesai sekitar 8,7 persen itu diperkirakan tidak bisa dimanfaatkan.

“Kalau tidak dilanjutkan lagi pembangunannya itu berarti bangunan itu tidak bisa difungsikan, dan tidak ada gunanya dibangun,” ungkap salah seorang warga Tarempa Ardi Jumat (13/5) siang.

Menurutnya pemerintah harus tetap melanjutkan pembangunan itu supaya gudang pemerintah memiliki gudang logistik daerah yang bisa membantu menyimpan stok sembako agar bisa mengontrol harga barang di Anambas, khususnya di Tarempa.

“Ini sudah mendekati puasa dan tidak lama lagi juga lebaran tiba, biasanya pada saat-saat yang seperti ini akan ada lonjakan harga barang dengan alasan barang langka,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, sebelumnya mengatakan bahwasanya pihaknya tidak bisa melanjutkan pembangunan gudang itu. Pasalnya terhalang dengan terbitnya Perda No 4 tahun 2015 tentang bangunan gedung.

“Di sepanjang jalan menuju Tanjung Momong tidak boleh dibangun, maka jika mau dilanjutkan, gudang harus dibangun ditempat lain yang lokasinya dekat dengan pelabuhan,” ungkap Linda kepada wartawan.

Meski ada wacana pindah tempat, tapi tak semudah itu karena ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan termasuk harus koordinasi dengan pihak kementerian. Sementara itu tempatnya juga harus strategis minimal ada pelabuhan untuk akses menuju gudang.

Disisi lain, untuk mengatasi total lost, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPK. Jika memang pembangunan gudang dipindah, maka pembangunan yang baru beberapa persen itu dialihfungsikan. “Kita sudah konsultasi dengan BPK dan itu dibolehkan,” ungkapnya.

Linda menambahkan, bangunan yang tidak selesai itu tetap diakui pemerintah dan menjadi aset pemerintah. “Itu menjadi aset pemerintah,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar