BPJS Kesehatan Gandeng Asuransi Swasta

1683
Pesona Indonesia
Pelayanan di konter pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Foto: istimewa
Pelayanan di konter pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) bakal menggandeng asuransi kesehatan swasta. Tapi, hingga kini aturan teknis untuk penggabungan itu masih belum dibuat. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih merumuskan formula yang paling tepat untuk penggabungan tersebut.

Dalam sistem JKN, kelak seluruh sistem jaminan kesehatan akan terintegrasi dalam universal coverage. Sistem itu ditargetkan harus sudah teralaksana paling lambat 1 Januari 2019 atau kurang dari dua tahun lagi. Termasuk asuransi swasta pun bakal terintegrasi dalam sistem tersebut.

Yang menjadi persoalan, kerja sama dan teknis pembayaran ke rumah sakit itu masih belum sepenuhnya diatur. Yang sudah diatur bila seorang pasien hendak naik kelas kamar bisa menggunakan dana sendiri atau asuransi. Misalnya seorang pasien mengikuti program BPJS Kesehatan kelas 3, tapi pada saat dirawat dia ingin naik ke kelas dua harus dengan membayar sendiri atau dibebankan pada asuransi lain yang dia ikuti. Jadi ada pembayaran yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan dan pasien sendiri atau asuransi.

Nah, kini BPJS Kesehatan sedang membuat sistem yang lebih baik lagi untuk mengatur tentang kerja sama dengan asuransi swasta itu. Sistem tersebut disebut pula dengan coordination of benefit (CoB).

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi menuturkan bahwa bakal ada kerjasama yang baik antara asuransi swasta dan BPJS KEsehatan dalam penanganan pasien. Bahkan, kerjasama itu akan diwujudkan dalam pembuatan kartu bersama. ”Jadi akan ada logo asuransi dan BPJS Kesehatan di kartu yang dipergunakan untuk berobat,” ujar Bayu.

Kartu itu bisa ditunjukan saat pasien dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit. Dalam sistem yang sedang disiapkan BPJS Kesehatan, pemegang kartu bersama itu pelayanan kesehatan si pasien itu akan dijamin oleh BPJS. ”Pada formula yang kami siapkan BPJS tetap sebagai penjamin kesehatan. Itu sesuai fungsinya sesuai undang-undang,” imbuh mantan Direktur Utama RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung itu.

Namun, pembayaran biaya perawatan pasien tersebut dilakukan oleh pihak asuransi seluruhnya. Jadi bukan BPJS Kesehatan yang menerima klaim dari rumah sakit.  Nah, pihak asuransi bisa mengklaim kepada BPJS Kesehatan atas biaya yang dikeluarkan. Bayu menyebutkan klaim dari asuransi swasta ke BPJS itu akan disetarakan untuk pelayanan kelas 3 atau setara rumah sakit kelas D.

”Sementara pasien akan membayar premi pada asuransi itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Kami tidak ikut campur soal itu,” ujar Bayu.

Dia menuturkan skema kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta itu masih belum benar-benar selesai. Mereka masih menerima masukan dari berbagai pihak untuk membuat aturan itu agar lebih sempurna. ”Segera kami selesaikan. Lebih cepat lebih baik,” ungkap Bayu.

Sementara itu, terkait keenganan rumah sakit swasta bergabung JKN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya pernah cawe-cawe. Lembaga antirasuah itu pernah membuat kajian dan memberikan rekomendasi pada Kementerian Kesehatan bagaimana ”memaksa” rumah sakit swasta ikut JKN.

Salah satu saran KPK ialah penerapan margin profin 20 persen bagi rumah sakit swasta. ”Sebab bagaimanapun kan rumah sakit swasta itu butuh profit, tapi ya harus diatur agar tidak bebas sebebasnya,” terang Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Namun dari sisi pemerintah, JKN dulu harus disempurnakan. Selama ini masih ada sejumlah masalah termasuk belum sempurnanya pedoman nasional pelayanan kesehatan (PNPK).

Lantaran PNPK belum sempurna inilah BPJS menerapkan paketan INA CBGs atau Indonesian Case Base Groups. (jun/gun/jpgrup)

Respon Anda?

komentar