DAK Dikurangi, Anggaran Pemko Batam Akan Dipangkas

969
Pesona Indonesia
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen. Dampaknya bagi Batam, akan terjadinya pengurangan penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

”Suratnya sudah kita terima tiga minggu yang lalu dan kita telah evaluasi,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di ruang rapat lantai 5 Kantor Wali Kota Batam, Senin (16/5).

Dari evaluasi tersebut, pihaknya sepakat menunda program-program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terlalu penting. Sementara terkait dengan DAK, maka akan dilakukan pemotongan program dengan anggaran hingga sekitar 10 persen.

”Kamis nanti, semua diminta mempresentasikan program yang dihapus untuk DAK. Jadi SKPD minta buat skala prioritas DAK. Di antaranya tadi Dinas PU menyampaikan rencana menghapus program drainase,” ujar Amsakar.

Surat edaran itu menjelaskan jika pengurangan terjadi pada DAK fisik. Yang mana anggaran Rp 149 miliar harus dikurangi 10 persennya. Sedangkan anggaran DAK non fisik sebesar Rp 104 miliar masih aman. ”Yang kurang itu hanya DAK fisik, sedangkan non fisik tak ada. Non fisik itu seperti tunjangan guru.

Sedangkan fisik untuk pembangunan infrastuktur,” jelas Amsakar. Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) Kota Batam ini juga sempat membocorkan SKPD mana yang akan mengurangi program penggunaan DAK, seperti Dinas Perhubungan Kota Batam dan KP2K.

”Itu karena sulit dijalankan karena lahan makanya ditunda. Yang pasti yang akan kita kerjakan adalah yang urgen-urgen saja. Salah satu yang penting itu drainase di Marina karena selalu menyebabkan banjir,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kepri Sahat Sianturi mengatakan APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2016 terancam turun hingga Rp 800 miliar sebagai dampak penurunan DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Untuk itu, pemerintah seharusnya sudah mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menyusun secara matang penggunaan APBD-P serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). ”Itu baru rapat awal dalam menyikapi penurunan DAK. Karena total potensi penurunan dana dari pusat ke Pemprov sekitar Rp 800 miliar,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kepri Sahat Sianturi, kemarin.

Sahat mengaku baru saja menghadiri rapat Komisi II dengan Dispenda Kepri yang membahas soal penurunan penerimaan APBD-P tahun 2016. Yang mana hasil rapat masih merekomendasikan Pemprov Kepri mencari pendapatan daerah dari sumber lain. ”Kita masih usahakan agar bisa digenjot dari PAD untuk menutupi. Lagi diusahakan. Ini kondisi yang akan terjadi di APBD Perubahan nanti,” imbuhnya. (she)

Respon Anda?

komentar