Dunia Pelayaran Kritis, Dorong Pemerintah Wujudkan Maritime Base

886
Pesona Indonesia
Kapal kargo antar negara dan antar pulau kini makin banyak yang lego jangkar karena sepi. Foto: http://marketeers.com
Kapal kargo antar negara dan antar pulau kini makin banyak yang lego jangkar karena sepi. Foto: http://marketeers.com

batampos.co.id – Kondisi dunia pelayaran global saat ini dinilai sedang di ambang kritis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sektor pelayaran mengalami banyak kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di dunia pelayaran dalam negeri. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan hal tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (16/5/2016).

Perempuan yang akrab disapa Memey tersebut menuturkan, banyak armada nasional yang terpaksa tidak beroperasi (idle). Seperti jenis kapal tongkang batubara yang idle hingga sekitar 60 persen, kapal general cargo yang idle sebesar 40 persen, dan kapal hulu migas yang idle 60 persen.

Sisanya, kondisinya sangat memprihatinkan. Bagi yang tetap beroperasi mengalami kerugian dan hanya sedikit yang mendapat keuntungan atau BEP (break even point).

Karena itu, Memey melalui asosiasinya mendesak pemerintah untuk segera mempercepat realisasi rencana mengubah kebijakan pembangunan nasional yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan pembanguan nasional yang berorientasi kepada maritim (maritime based oriented development).

“Langkah atau rencana pemerintah untuk ke arah sana merupakan hal yang sudah seharusnya diambil. Sebab, DNA Indonesia adalah negara maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, kita harus menyadari dan melihat sebagai bangsa yang masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera,” kata Memey.

Dia melanjutkan bahwa konsekuensi logis dari perubahan kebijakan tersebut salah satunya yakni moda transportasi laut menjadi pilihan utama dan pendorong ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Memey merekomendasikan beberapa poin penting kepada pemerintah.

Yakni mendorong pemerintah untuk mengebut pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan , jalan, dan kapal. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah.

“Kami yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen tahun ini apabila hal-hal tersebut dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Semetara itu, Sataf Ahli Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengatakan, niat pemerintah ke arah sana terus dilakukan. Contohnya yakni dengan pembangunan Tol Laut.

Selain itu, Tonny juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga berencana menambah kapal perintis untuk menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Pemerintah memiliki program multy years, rencananya akan menambah 100 unit kapal. Kapal patroli 30 unit, kapal perintis 50 unit, dan sisanya kapal navigasi 20 unit. Untuk jalur kapal perintis ini akan dikaji lagi,” tuturnya. (dod/jpgrup)

Respon Anda?

komentar