Gelar Tes Urine Mendadak, Nurdin : Terbukti Narkoba, Langsung Pecat

749
Pesona Indonesia
Plt Gubernur kepri Nurdin Basirun menyaksikan PNS/ASN yang menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Kepri. foto:jailani/batampos
Plt Gubernur kepri Nurdin Basirun menyaksikan PNS/ASN yang menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Kepri. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Meskipun dirinya tidak ikut melakukan tes urine Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, tetapi Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Apabila ada ASN yang positif, maka sanksi terbaiknya adalah pecat secara tidak hormat.

“Presiden mengatakan Indonesia sedang darurat narkoba. Maka harus-sama kita perangi. Tes urine ini adalah salah satu caranya,” ujar Nurdin Basirun menjawab pertanyaan wartawan usai melihat langsung proses tes urine, Senin (16/5) di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Disinggung mengenai dirinya tidak ikut melakukan tes urine, dengan tegas Nurdin mengatakan ia bisa menjamin dirinya bebas dari narkoba. Menurutnya, saat menjadi Bupati Karimun dirinya sudah sering melakukan. Sehingga tidak perlu diragukan.

“Kalau tak percaya kita sama-sama tes. Yang jelas narkoba harus kita berantas bersama-sama. Saya menjamin kalau diri saya bebas narkoba,” tegas Nurdin.

Masih kata Nurdin, tes urine yang dilakukan saat ini masih sample atau sekitar 10 persen dari jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Kepri. Disebutkannya juga, ASN yang dipilih juga dilakukan secara acak. Kedepan, kata Nurdin, juga akan dilakukan lagi terhadap yang lain lagi.

“Sekarang kalau semuanya jalani tes urine, akan menggangu kinerja Pemprov Kepri. Makanya akan dilakukan secara bertahap. Waktunya tetap akan dilakukan mendadak,” katanya.

Menurut petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, apabila ada ASN yang positif menggunakan narkotika, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri. Terkait hal itu, Nurdin mengatakan, apabila ada yang terlibat, maka akan disanksi. Bahkan hukuman terbaiknya adalah diberhentikan secara tidak hormat.

“Sudah ada perintah Mendagri, kenapa kita harus takut. Saya ingin Pemprov Kepri bebas dari narkoba,” tutup Nurdin.

Pantauan dilapangan, tes urine di lingkungan Pemprov Kepri diikuti oleh kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Pada hari yang sama BNNP Kepri, juga melakukan tes urine di lingkungan DPRD Provinsi Kepri. Pantauan dilapangan, tes urine tersebut hanya dilakukan oleh ASN. Sementara tidak terlihat adannya legislator yang duduk di DPRD Provinsi Kepri yang melalukan tes urine bersama-sama.

“Kita mendukung aksi pencegahan narkoba seperti ini. Kepri harus bebas narkoba,” ucap Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPRD Kepri, kemarin.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar