BKD Natuna Akui Isu Honorer Fiktif

992
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Natuna Abdullah mengakui, adanya informasi honorer fiktif di lingkungan Pemkab Natuna.

Namun BKD, kata Abdullah, sifatnya melakukan tindakan setelah adanya laporan resmi dari SKPD terkait. Tanpa itu, tidak bisa ditindaklanjuti.

“Isunya memang ada, tapi itu belum ada laporannya masuk ke BKD. Kalau ada laporan tentu diproses,” sebut Abdullah, Selasa (16/5).

Dikatakan Abdullah, khusus pegawai honorer atau guru honorer sepenuhnyantanggung jawab kepala SKPD masing-masing. Jadi SKPD yang punya hak melaporankan itu ke BKD.

“Tentu ada pegawai honorer jarang ngantor itu tanggung jawab kepala SKPD, memprosesnya baik teguran, secara lisan dan tulisan. Sampai ada sanksi berat,” ujar Abdullah.

Dalam aturannya, sambung Abdullah, setiap pegawai tidak hadir selama 46 hari berturut turut sudah wajib diberikan sanksi berat. Namun persoalan saat ini, BKD belum menerima laporan.

Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal sudah menerima laporan adanya pegawai honorer dan guru honorer fiktif. Gaji terus dibayarkan, tetapi yang bersangkutan tidak ngantor.

Bahkan pernyataan Hamid Rizal, meminta kepala SKPD bersangkutan bertanggung jawab. Adanya honorer fiktif, supaya gaji yang dikeluarkan pemerintah daerah dikembalikan ke daerah.

“Bukan saja guru honorer yang fiktif. Tapi ada tenaga kerja harian lepas fiktif. Itu harus dipertanggung jawabkan,” ungkap Hamid Rizal kemarin.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar