Uji Forensik Tanda Tangan Sani Dipalsukan, Polda Bidik Pejabat Kepri

3422
Pesona Indonesia
HM sani saat masih hidup. Foto: cecep mulyana/batampos
HM sani saat masih hidup. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Polda Kepri memastikan tanda tangan Gubernur Kepri, almarhum Muhammad Sani, yang dibubuhkan di SK Panitia Pengangkatan Pejabat Tingkat Madya tidak asli. Ini merupakan hasil uji forensik di laboratorium Polri cabang Medan.

“Hasilnya tidak otentik,” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol, Adi Karya Tobing, Selasa (17/5/2016).

Baca Juga:
> Ajudan: Itu Asli Tandatangan Gubernur Sani
> Nurdin Sayangkan Kegaduhan yang Terjadi akibat Dugaan Tandatangan Palsu

Namun Adi tak merinci ketidak-otentikan tanda tangan tersebut. Dia hanya menggarisbawahi, bahwa tanda tangan itu bukan dibuat oleh almarhum Sani dan tidak sama dengan aslinya.

“Bahasa Melayu-nya itu tak samelah,” ujarnya sambil tersenyum.

Untuk itu, Adi memastikan pihaknya akan memproses kasus ini ke tingkat penyidikan lebih lanjut. Dia berjanji akan segera menyeret tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli, tersebut.

Adi mengatakan, tim penyidik akan segera memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk dua mantan ajudan almarhum Sani, Gitra Wardana dan Afrian Ginanjar, yang pernah menyatakan tanda tangan tersebut asli. Keduanya mengaku melihat sendiri bahwa tanda tangan itu dibuat Sani saat berada di Singapura usai cek kesehatan.

Meski masih merahasiakannya, Adi mengaku sudah mengantongi calon tersangka. Ini sesuai beberapa petunjuk dan alat bukti yang dimiliki polisi.

Adi juga menyebut, calon tersangka itu mengarah kepada salah satu pejabat penting di Pemprov Kepri. Namun lagi-lagi dia enggan membebernya ke awak media.

“Ada mekanismenya, tunggulah,” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah Plt Sekda Provinsi Kepri Reni Yusneli melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan almarhum Sani ke Polda Kepri. Ditemani seorang petinggi partai, Reni membuat laporan pada 14 April lalu.

Dalam laporan itu Reni menyebutkan bahwa tanda tangan almarhum Sani tak terdaftar di Biro Hukum. Sehingga SK Panitia Seleksi Pejabat Tingkat Madya tersebut dianggap tidak sah.

Laporan kasus ini sempat menuai pro kontra. Banyak yang mengecam Reni karena sebelum membuat laporan tidak berkoordinasi dengan Plt Gubenur Kepri, Nurdin Basirun. (ska/bp)

Respon Anda?

komentar