Dana Desa Rp1 Miliar Jangan Jadi Penyebab Permasalahan Hukum Bagi Kepala Desa

1397
Pesona Indonesia
ilustrasi dana desa Foto: istimewa
ilustrasi dana desa Foto: istimewa

batampos.co.id – Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, menjelaskan total Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp70 miliar. Dana tersebut terdiri dari Rp 36 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) dan Rp 34 miliar bersumber dari Pemerintah Pusat.

Dengan jumlah desa sebanyak 52 desa, maka masing-masing desa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar. Dengan dana yang besar itu sebut Wan Zuhendra, maka setiap desa harus bisa mempertanggungjawabkan realisasi anggaran dan juga dapat memperlihatkan progres pembangunan.

“Dana desa ini digunakan untuk apa, pembangunannya apa itu harus di laporkan,” jelasnya ketika membuka Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Aula Gedung BPMS, Rabu (18/5).

Mengenai proses pencairannya, untuk yang bersumber dari APBD itu empat kali pencairan sedang untuk APBN itu dua kali.” Baik pencairan tahap pertama dari APBD maupun APBN sudah dicairkan oleh Kepala Desa namun masih ada beberapa desa belum mencairkan.

Wakil Bupati dan Bupati Abdul Haris, lanjutnya, sudah berkomitmen agar besarnya dana desa yang masuk itu tidak menyebabkan permasalahan hukum bagi kepala desa. Untuk itu pihaknya menempatkan sarjana pendamping desa (SPD) yang ditempatkan di masing-masing desa. Artinya bukan hanya kepala desa yang mesti diberikan sosialisasi namun pendamping desa juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsinnya.

“Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan, untuk itu pemerintah pusat berupaya memberikan anggaran yang maksimal agar tidak terjadi kesenjangan antara Desa dan Kota melalui ADD. Saya harapkan dengan besarnya ADD ini dapat membuat seluruh desa yang ada dapat tersentuh pembangunan sehingga kesejahteraan itu dapat dirasakan,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Didik Choiroel, mengatakan tanggung jawab kepala desa semakin besar dengan semakin besarnya ADD yang masuk. Apalagi saat ini Kepala Desa ditempatkan sebagai kepala daerah dan pengelolaan keungan.

“Maka tanggung jawabnya juga akan besar karena tanggung jawab akhir pengelolaan keungan desa itu ada di pundaknya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga Didik berpesan kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan dan mencairkan dana desa, karena banyak daerah yang belum penuhi sehingga pembangunan didesanya menjadi tidak lancar.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar