DPRD Kepri Minta Pemprov Salurkan DBH Pajak

472
Pesona Indonesia
Kantor DPPKAD Kota Tanjungpinang, foto:net
Kantor DPPKAD Kota Tanjungpinang, foto:net

batampos.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Syahrial meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak triwulan 4 tahun 2015, yang hingga kini belum dibayarkan.

”DBH non-migas belum juga disalurkan. Alhasil berimbas terhadap keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” ujar Syahrial, Rabu (18/5).

Syahrial melanjutkan, DBH pajak tersebut dibutuhkan untuk menutupi defisit anggaran Pemko Tanjungpinang.”Kalau DBH migas memang bukan dari provinsi, tapi DBH pajak kan jelas pungutannya, dan ada uangnya. Jadi kenapa belum disalurkan,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto menjelaskan, dari tahun 2015, DBH pajak Provinsi Kepri belum disalurkan. ”DBH pajak Kepri belum ada yang disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota,” ujar Darmanto.

Besaran DBH pajak yang seharusnya disalurkan Pemprov Kepri untuk Tanjungpinang, kata Darmanto sebesar Rp 55 M. ”Kalau untuk 2016 belum ada angkanya, karena belum ada Peraturan Gubernurnya,” ujarnya.

Darmanto menjelaskan, pajak Provinsi Kepri yang dimaksud terdiri dari lima jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNK), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT/AT), dan pajak rokok.

Ketiadaan penyaluran DBH ini sangat berimbas terhadap keuangan Pemko Tanjungpinang. ”Sangat berpengaruh. Seperti diketahui bahwa pendapatan DBH migas kan turun drastis, dan salah satu sumber dana yang diharapkan dapat menutupi penurunan adalah DBH pajak dari Provinsi Kepri,” ujarnya.

Tentu Pemerintah Kota Tanjungpinang harus berpikir cepat supaya keuangan daerah tidak berantakan. ”Ada beberapa alternatif untuk menyiasati itu,” ujarnya. Alternatif yang dimaksud, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasionalisasi (efisiensi) belanja daerah. ”Efisiensi belanja ini yang paling memungkinkan dalam jangka pendek,” ujarnya.

Solusi lainnya, kata Darmanto, bisa dalam bentuk pinjaman daerah, kerja sama dengan swasta, atau melalui pemanfaatan aset pemerintah guna menutupi kebutuhan belanja daerah. ”Tapi yang paling memungkinkan dilakukan Pemko Tanjungpinang adalah efisiensi,” ujarnya.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemprov Kepri. Sudah ada rencana pembahasan terkait penyaluran DBH pajak itu. ”Dalam waktu dekat akan ada rapat pembahasan katanya. Belum ditentukan waktunya,” tuturnya. (lra/bpos)

Respon Anda?

komentar