Sederhanakan Izin Usaha

671
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan bahwa pemerintah sejak awal berkomitmen untuk mempermudah perizinan. Bahkan, tahapan perizinan itu ada yang dipangkas agar lebih mempersingkat waktu pengurusan.  Tujuannya untuk memperbaiki iklim usaha.

”Sudah ada deregulasi dan kemudahan-kemudahan,” ujar JK usai membuka pertemuan Islamic Development Bank Group di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa malam (17/5).

Kemudahan perizinan itu  masuk dalam paket kebijakan XII. Antara lain terkait dengan penghapusan dan penyerdehanaan izin usaha yang selama ini dianggap mempersulit. Misalnya izin analisis dampak lingkungan (amdal), izin gangguan atau hinder ordonantie (HO), hingga izin pendirian usaha dan bangunan. Paket kebijakan itu diluncurkan pada akhir April lalu.

Kalla menuturkan bahwa semua paket kemudahan perizinan itu secara bertahap akan dievaluasi. Itu dilakukan agar paket kebijakan tersebut bisa segera dirasakan olehmasyarakat. Sekaligus untuk memastikan paket kebijakan itu sudah teralisasi dengan baik.

”Ya tentunya nanti dievaluasi pelaksanaan-pelaksanaanya,” ujar JK.

Realisasi paket kebijakan itu salah satunya ditujukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Indikasi yang dipakai adalah peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau survei kemudahan menjalankan usaha oleh Bank Dunia. Pada survei EODB 2016, posisi Indonesia berada diperingkat ke-109 di antara 189 negara. Pemerintah menargetkan masuk urutan 40  pada tahun depan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa paket kebijakan yang dirilis pemerintah itu hanya menjadi wacana saja. Belum ada tindakan konkrit yang mengikuti paket kebijakan tersebut.

”Sudah sampai XII tapi belum ada yang jalan,” ujar Agus yang juga menjabat managing partner PH & H Public Policy Interst Group itu.

Agus menyebutkan bahwa pemerintah perlu menggandeng secara langsung pemerintah daerah untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Sebab, berbagai kewenangan pengeluaran izin itu berada di tangan pemerintah daerah. ”Setelah benar-benar dijalankan harus diawasi dan dikawal. Tapi, ya harus dijalankan dulu. Bukan sekadar diomongkan,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Nusantara Center Prof Yudi Haryanto menuturkan bahwa pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah harus lebih diperjelas lagi. Termasuk dalam perizinan.  Selama ini masih ada campur tangan pusat dalam perizinan yang seharunya ditangani pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat itu diantaranya meliputi keuangan, agama, luar negeri, dan pertahanan keamanan.

”Urusan lainya dipercayakan pada pemerintah daerah,” ujar dosen ekonomi politik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu.

Selain itu, Yudi juga memberikan catatan bahwa pemerintah harus memberikan perbandingan yang sepadan dalam perizinan. Selama ini yang dijadikan acuan itu Singapura yang punya perizinan singkat.

”Luas wilayah dan jumlah penduduk Singapura dan Indonesia itu berbeda jauh. Jangan selalu menyamakan harus sehari selesai misalnya,” tutur Yudi.

Dalam kacamata Yudi, kemudahan perizinan itu sebenarnya hanya bagian hilir untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Sedangkan bagian hulunya meliputi nasionalisasi aset strategis khususnya dibidang sumber daya alam. Selain itu, perlu juga menarik kembali pajak dan deviden dari perusahaan negara yang selama sepuluh tahun terakhir tidak diurusi.

”Pajaknya itu mencapai Rp 600 triliun, sedangkan devidennya sampai Rp 1.900 triliun,” ujar pria yang juga terlibat dalam pembahasan undang-undang tentang BUMN itu. (jun)

Respon Anda?

komentar