50 Persen Rancangan KUHP Bermasalah

382
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang membahas rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). Mereka akan masuk buku II. Isi dari rancangan itu dinilai banyak yang bermasalah. Setidaknya sekitar 50 persen masih menimbulkan polemik.

Persoalan itu menjadi topik hangat yang dibahas dalam diskusi ‘menelisik pasal-pasal pidana krusial dalam buku II rancangan KUHP’ yang diadakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Hotel Morrisey, Kamis (19/5/2016).

Hadir dalam acara itu Direktur Eksekutif Insttitute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono, Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien, Ketua End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) Indonesia Ahmad Sofyan, dan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI Choky Ramadhan.

Supriyadi menyatakan,pembahasan RKUHP dimulai dengan buku I. Setelah ini, DPR dan pemerintah akan masuk pada pembahasan buku II.

“Buku II mengatur tentang tindak pidana beserta ancamn pidananya,” terang dia. Yang perlu dicermati, kata dia, masih banyak pasal yang akan menimbulkan perdebatan. Setelah mengkaji rancangan itu, ada lebih dari 50 persen isi dari RKUHP yang bermasalah.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan catatan utama pada buku II. Diantaranya, tindak pidana yang terkait dengan posisi individu terhadap negara. Pasal proteksi terhadap negara cukup menguat. Selain itu, tindak pidana yang berkaitan dengan moral atau victimless crime cenderung mengalami overkriminalisasi. Selain itu, meningkatnya ancaman pidana dengan pendekatan utama pemenjaraan.

“Jika ancaman meningkat akan menjadikan penahanan mudah dilakukan, sehingga penjara overload,” jelas dia.

Andi Muttaqien menyoroti pasal makar. Orang yang baru coba-coba atau melakukan demo bisa dikategorikan makar dan bisa dipidanakan. Pasal itu sangat lentur dan mudah disalahgunakan.

“Aturan itu bisa lebih kejam,” jelas dia. Pasal itu akan membahayakan jika diterapkan.

Sedangkan Choky lebih menyoroti tentang pasal zina. Menurut dia, pasal itu eksesif dan cenderung overkriminalitas. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan hidup bersama, mereka bisa dipidanakan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih fokus pada tindakan yang membahayakan orang banyak. Seperti kejahatana jalanan, perampokan, dan tindakan yang membahayakan.

Choky juga menyoroti pasal pemerkosaan. Dalam pasal itu ada sedikit kemajuan. Yaitu, yang  dikategorikan pemerkosaan tidak hanya masukkanya alat kelamin hingga keluarnya seperma saja. Memasukkan alat kelamin walaupun tidak sampai keluar seperma sudah dikategorikan pemerkosaan.

Namun, ungkap dia, masih ada kekurangan. Dalam pasal hanya disebutkan bahwa pelaku pemerkosaan adalah laki-laki. Tidak dicantumkan pemerkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki atau pelakunya sesama jenis.

“Di beberapa negara sudah diatur. Tidak hanya laki-laki yang menjadi pelaku. Perempuan juga bisa menjadi pelaku,” terang dia.

Choky mengatakan, banyak pasal yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu, cukup banyak tindakan yang dikategorikan tindak pidana. Ia pun mengajak masyarakat untuk mengawal pembahasan buku II rancangan KUHP. Jangan sampai aturan itu merugikan masyarakat. (lum/bp)

Respon Anda?

komentar