KM Bukit Raya atau KM Lawit Disiapkan untuk Mudik Warga Tambelan

1113
Pesona Indonesia
Rapat dengar pendapat antara warga Tambelan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT Pelni, Kamis (19/5) kemarin
Rapat dengar pendapat antara warga Tambelan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT Pelni, Kamis (19/5) kemarin

batampos.co.id – Warga Kecamatan Tambelan sudah bisa tenang dan tidak perlu risau karena tidak bisa mudik pada bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT Pelni, Kamis (19/5) kemarin, sudah ada solusi untuk melayani rute pelayaran menuju kecamatan terdepan di Kabupaten Bintan tersebut.

Kepala Dishub Kepri, Muramis menyatakan, hasil rapat kemarin langsung dibawanya hari ini ke Jakarta. “Begitu rapat selesai langsung realisasi di Pelni. Begitu Pelni selesai langsung diumumkan,” tegas Muramis.

KM Bukit Raya dan KM Lawit bakal disiagakan. Hanya saja Muramis belum tahun secara pasti kapal yang akan berlayar. Bisa saja, kata dia, dua-duanya malah berlayar melayani rute ke Tambelan. Muramis menambahkan, kepada pihak Pelni, Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah berkirim surat resmi.

“Yang sangat keras bunyinya dan sudah juga melampirkan surat-surat terdahulu. Karena itu, kami mengharapkan begitu selesai di Pelni, langsung bisa diumumkan jadwal dan harga tiketnya,” ungkap Muramis.

Sementara itu Manajer Umum PT Pelni Cabang Tanjungpinang, Rudy Pentury membenarkan bahwasanya KM Bukit Raya dan Lawit diperkirakan bisa singgah ke Tambelan. Berhubung, kata dia, hal yang sama pernah dilakukan pada tahun 2014 silam. “Segala kemungkinan dan jalan keluar dari permasalahan ini pasti akan kami kaji,” tegas Rudy.

Hanya saja, ia tak dapat menjamin rute yang ditetapkan esok hari itu adalah Tanjungpinang langsung ke Tambelan. Karena secara teknis mesti ada hitungan lebih rinci. Belum lagi, Pelni, kata Rudy, tidak bisa mengubah rute pelayaran secara tiba-tiba. “Kaena kapal ini sudah didanai pemerintan untuk melayani rute yang ada. Tapi untuk deviasi ke Tambelan itu bisa,” ucapnya.

Hal semacam ini dirasa Rudy perlu tegaskan sejak awal agar tidak ada tuntutan bahwa rute kapal yang tersedia mesti Tanjungpinang langsung Tambelan. “Karena nanti di pusat hal ini akan dilakukan kajian secara teknis olah orang yang benar-benar ahli di bidangnya,” ucap Rudy.

Jumadi, tokoh masyarakat Tambelan, menyambut baik hasil putusan rapat dengar pendapat di Dompak kemarin. Jumadi mengharapkan ketiadaan kapal semacam ini adalah yang terakhir dan tidak perlu lagi terulang di tahun-tahun depan. “Yang sangat kami harapkan itu ada kapal yang dapat terus melayari dan menghubungkan antara Tambelan dengan daratan Pulau Bintan,” ucapnya.

Sementara warga lainnya, Robby Patria menuntut hal yang sama. Kata dia, tahun depan sudah tidak boleh lagi terjadi kesulitan kapal lantaran tender. “Jangan ini dibiarkan. Sampai kapan pun akan kami pantau,” tegasnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta kepada warga Tambelan dan seluruh instansi terkait untuk saling mendukung. Aspirasi, kata Jumaga, memang harus disampaikan. Tapi, pemenuhannya selalu butuh waktu. “Kami selalu mengusahakan yang terbaik. Yang perlu diketahui, bahwasanya penderitan Tambelan juga adalah penderitaan kami juga. Jadi, kami pastikan all-out untuk aspirasi semacam ini,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar