Pemprov Kepri Punya Kesempatan Pulihkan DBH Migas di APBN Perubahan

492
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPD dan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPD dan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Tidak ada peluang yang benar-benar kandas. Penyusutan drastis penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang diterima Provinsi Kepri tahun 2016 ini masih bisa diupayakan. Hanya saja, perlu dalam waktu cepat ditemukan angka rekonsiliasi.

“Pemda harus terus mengejar angka-angka rekonsiliasi yang sebenarnya,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, Kamis (19/5).

Menurut Haripinto, angka-angka rekonsiliasi sudah semestinya dapat segera ditemukan. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu memang sudah sempat dilakukan audit dan memang harus ada angka rekonsiliasi yang menjadi patokan minimum penerimaan DBH Migas bagi daerah penghasil.

“Ini bulan Mei nih sudah ada. Harus proaktif. Saya sarankan untuk bikin surat lagi. Untuk itu secepatnya. Ini dikejar untuk diusulkan masuk ke APBN Perubahan,” ungkap Haripinto.

Dari kabar yang diterima Haripinto, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan baru akan disahkan pada bulan keenam. Sehingga, kendati tipis, sebenarnya masih ada waktu bagi Pemprov Kepri bila benar-benar hendak memulihkan penerimaan DBH Migas tahun ini.

Dua bulan lalu, rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri sudah mendatangi Haripinto. Pada kesempatan itu, Haripinto mengaku juga sudah menerangkan sekaligus meminta agar Pemprov Kepri lekas berkirim surat untuk mendapatkan angka rekonsiliasi tersebut.

“Saya siap menjembatani. Tapi sampai sekarang suratnya pun saya belum terima,” ungkap Haripinto.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Husnizar Hood masih beranggapan bahwasanya penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang diterima Kepri tahun ini tidak masuk akal. Walau pun pemerintah pusat sudah menjelaskan mekanisme penghitungannya, tetap saja Husnizar beranggapan, biaya pemulihan (cost-recovery) yang sebegitu tinggi bisa dirasionalisasikan, apa pun caranya.

“Kalau cuma tetap Rp 12 miliar yang diterima, tutup saja (minyak dan gas, red). Dari parkir pun dapat kalau cuma segitu,” ungkap Husnizar.

Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, asumsi perolehan DBH sebesar Rp 300-400 miliar adalah hitungan yang realistis. Walau, sambung Husnizar, tahun-tahun belakangan terjadi penurunan harga minyak dunia, tetap 94 persen penyusutan bukan angka yang mudah diterima. “Sangat aneh karena kita ini daerah penghasil minyak dan gas,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar