Unit Layanan Pengadaan Pemprov Kepri Cegah Intervensi dengan Sistem Silang

873
Pesona Indonesia
Sardison. foto:jailani/batampos
Sardison. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Provinsi Kepri terus bertekad untuk meningkatkan eksistensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri ditingkat nasional. Penanggungjawab ULP Provinsi Kepri, Sardison mengatakan pihaknya akan menggagas spesialis pengadaan barang dan jasa. Sehingga petugas yang menghuni di setiap kelompok kerja (Pokja) di ULP Provinsi Kepri adalah orang-orang yang profesional dalam tugas.

“ULP Kepri kembali dipercaya sebagai ULP Percontohan Nasional. Tentu untuk meningkatkan capaian yang lalu, kita harus melakukan gebrakan-gebrakan pembaharuan. Sehingga ULP Provinsi Kepri kelas tersendiri,” ujar Sardison, Kamis (19/5).

Pria yang juga Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, saat ini Kepri sudah memiliki tiga orang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Kedepan akan dikader sembilan calon lagi yang akan dipersiapkan sebagai spesialias pengadaan barang dan jasa. Disebutakan Sardison, 2017 sampai 2019 mendatang Kepri sudah punya 29 spesialis yang akan mengisi jabatan-jabatan fungsional.

“Kita punya target besar, pada 2019 mendatang Kepri sudah memiliki 29 spesialis pengadaan barang dan jasa. Sehingga Pejabat ULP ini, bukan lagi sebagai pegawai biasa. Tetapi sudah fungsional,” jelas Sardison.

Dikatakannya juga, pejabat-pejabat yang bertugas di ULP nanti akan mendapatkan tunjangan. Masih kata Sardison, spesialias pengadaan barang dan jasa yang memiliki komptensi juga ada jaminan percepatan pengembangan karir. Bahkan predikatnya sebagai spesialias pengadaan barang dan jasa memiliki kredit poin tersendiri. Seperti mendapatkan kecepatan kenaikat pangkat dan golongan.

“Orang-orang spesialias, tentu harus diberikan kemudahan pengembangan karir. Nantinya orang-orang yang kita persiapkan, juga bisa duduk di struktural. Kalau pegawai biasa butuh waktu empat tahun untuk naik pangkat, mereka yang spesialis bisa lebih cepat lagi,” tegas Sardison.

Ditambahkannya, saat ini ULP Kepri juga mengubah sistem kerjanya yakni dengan sistem acak. Sehingga ada lagi istilah pokja khusus. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya intervensi dari pihak ketiga. Selain itu adalah menyangkut azaz keadilan sesama petugas Pokja. Sardison berharap dengan perubahan ini, bisa meningkatkan etos kerja petugas Pokja di ULP Kepri.

“Semua sudah bertekad untuk memberikan pelayanan yang prima dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan ilegal dari luar. Dari waktu ke waktu kita terus berbenah, sehingga tetap bisa memberikan yang terbaik. Karena menyangkut ketepatan rencana pembangunan daerah,” tutup Sardison.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar