Defisit Anggaran Jadi Kendala Pemprov Kepri

456
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, sejak beberapa waktu lalu. Kini, giliran jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri untuk menanggapi dengan penerbitan rekomendasi.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengungkapkan, ada catatan utama atas penggunaan anggaran pengerjaan program-program di tahun 2015. “Yang paling menonjol adalah defisit anggaran. Ini yang menjadi kendala bagi Pemprov Kepri,” ungkap Jumaga, Minggu (22/5).

Catatan ini rencananya bakal disampaikan secara langsung melalui Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi dan catatan strategis DPRD Kepri kepada Pemprov Kepri, di Dompak, Senin (23/5) ini. “Secara utuh apa-apa yang menjadi catatan dan rekomendasi buat Pemprov, baru akan kami bacakan besok (hari ini, red),” kata Jumaga.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyatakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 mencapai 89 persen.

“Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 2,7 triliun lebih, yang direalisasikan sebesar Rp 2,5 triliun. Sedangkan belanja yang ditargetkan 2,95 triliun lebih, yang sudah terealisasi mencapai 2,65 triliun. Sudah mencapai 89 persen lebih,” sebut Nurdin.

Dari sektor pendapatan, pada alokasi pendapatan lain-lain yang sah justru mampu melampaui target yang dicanangkan awal tahun. Ketika Pemprov Kepri hanya menargetkan dari sektor lain-lain sebesar Rp 242 miliar, realisasi setahun kerja justru meningkat Rp 13 miliar. Surplus ini tentu amat mendukung keuangan Kepri. Mengingat realisasi di sektor pendapatan asli daerah dan dana bagi belum mencapai seratus persen dari yang ditargetkan.

“Pendapatan Asli Daerah dari Rp 1,1 triliun hanya terealisasi 87 persen. Sedangkan dana sharing dari Rp 1,4 triliun hanya terealisasi Rp 1,2 triliun atau sekitar 88 persen,” kata mantan Bupati Karimun dua periode ini.

Realisasi pendapatan paling rendah justru berada di sektor retribusi daerah. Pada awal tahun 2015, Pemprov Kepri menganggarkan sektor ini bisa mendulang Rp 5,85 miliar. Namun, hingga akhir tahun hanya bisa membukukan Rp 2,13 miliar saja kurang dari separo target yang ditetapkan. “Hanya sekitar 39 persen lebih,” ungkap Nurdin. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar