Pemkab Bintan Upayakan Wilayahnya Sebagai Poros Maritim Dunia

443
Pesona Indonesia
Keramba ikan milik nelayan di perairan Mantang. Kecamatan ini masuk dalam kawasan minapolitan yang ditetapkan KKP RI. F. Fatih Muftih / Batam Pos.
Keramba ikan milik nelayan di perairan Mantang. Kecamatan ini masuk dalam kawasan minapolitan yang ditetapkan KKP RI. F. Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terus berupaya menjadikan wilayahnya sebagai salah satu poros maritim di dunia. Upayanya tidak sekedar meningkatkan keamanan dengan menjaga wilayah kelautan yang berbatasan dengan negara Asia saja. Tetapi salah satu capaian dalam waktu dekat yaitu memenuhi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Karena untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang terbentang di perairan seluas 86 ribu meterpersegi itu dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung.

“Dukungan pemerintah untuk menjadikan poros maritim yaitu dengan cara mensejahterakan nelayan. Bahkan dukungan yang diberikan tidak hanya bantuan kapal saja, tetapi juga menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hasil tangkapan ikan nelayan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan, Elizar Juned saat dikonfirmasi, Senin (23/5).

Sejak 2010 lalu, Pemkab Bintan terus menggelontorkan dananya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan untuk memberikan bantuan kepada nelayan. Bantuan itu diantaranya Kapal kayu dan fiber berkapasitas satu Gross Tone (GT), tiga GT, dan lima GT serta kelong tancap maupun apung. Kemudian juga diberikan berbagai jenis alat tangkap ikan, bibit ikan serta modal usaha. Dari bantuan yang diberikan itu, lanjutnya, hasil ikan tangkap mengalami kenaikan drastis setiap tahunnya. Yaitu pada 2012 ikan tangkap yang berhasil diraup sebanyak 41.228 Ton dan untuk 2013 ikan tangkap sebanyak 49.339 Ton. Kemudian 2014 ikan tangkap mencapai 60.242 Ton dan 2015 ikan tangkap tembus diangka 71.397 Ton.

Dengan kenaikan hasil tangkap ikan tersebut, lanjutnya, otomatis nelayan juga diuntungkan karena pendapatan yang diperoleh juga semakin tinggi. Secara rinci pendapatan yang diperoleh nelayan yaitu untuk nelayan yang menggunakan perahu tanpa mesin bisa memperoleh 40 kilogram (Kg) perminggunya dengan pendapatan Rp 650 ribu setiap produksi atau Rp 2,6 juta perbulannya. Nelayan yang menggunakan perahu tempel bisa memperoleh 80 Kg perminggunya dengan pendapatan Rp 1 juta setiap produksi atau Rp 4 juta perbulannya. Kemudian untuk hasil tangkapan menggunakan kapal mesin 2-5 GT bisa memperoleh 840 Kg perminggunya dengan pendapatan Rp 3,6 juta setiap produksi atau Rp 14,4 juta perbulannya.

Lalu untuk hasil tangkapan menggunakan kapal 5-10 GT bisa memperoleh 2000 Kg perminggunya dengan pendapatan Rp 5 juta setiap produksi atau Rp 20 juta perbulannya. Sedangkan untuk hasil tangkapan menggunakan kapal 10 GT keatas bisa memperoleh 5000 Kg perminggunya dengan pendapatan Rp 10 juta setiap produksi atau Rp 40 juta perbulannya.

“Hasil tangkapan dengan pendapatan itu dari penjualan produksinya ke toke. Jika penjualan produksinya di laksanakan di tempat pelelangan, pastinya pendapatan setiap nelayan akan semakin bertambah. Karena harga setiap jenis ikan akan diputuskan sesuai kesepakatan bukan atas dasar kemauan toke itu sendiri,” katanya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan pembangunan TPI itu sedang diusahakannya agar masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 mendatang. Jika disetujui, pembnagunannya akan dilaksanakan awal tahun depan di atas lahan 10 Hektare (Ha) di Desa Batu Licin, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur.

“Jika disetujui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengalokasikan dana melalui APBN 2017 mendatang sebesar Rp 100 miliar lebih untuk pembangunan TPI tersebut,” akunya.

Memang hasil ikan tangkap nelayan setiap tahunnya mengalami peningkatan karena didukung dengan berbagai bantuan baik kapal, alat tangkap hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Tapi semua itu bisa menjadi sia-sia jika tidak didukung dengan lokasi pendistribusiannya atau tempat penjualannya. Bukan keuntungan yang bisa didapat nelayan melainkan kerugian, karena ikan yang didapatkan tidak bisa dijual dengan maksimal.

Untuk pembangunan TPI itu Pemkab Bintan sudah melakukan pembebasan lahannya sejak tahun lalu. Bahkan sudah melakukan uji kelayakan tempata atau Detail Engenering Desigen (DED), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya. Nantinya di TPI ini juga akan dibangun pelabuhan nelayan, pabrik es, bengkel, tempat pelayanan kelistrikan dan air bersih. Sehingga semua fasilitas yang lengkap ini nantinya diharapkan bisa mendukung pelaksanaan atau aktivitas nelayan.

“Adanya TPI, selain mempermudah nelayan menjual ikan hasil tangkapannya, juga perputaran uang akan lebih tinggi di wilayah Bintan. Sehingga kesetabilan harga ikan ini bisa terus terakomodir dengan baik. Bahkan dampak pada kesejahteraan nelayan yang juga meningkat,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar